Notary is a public official who perform their profession in giving law services to society. To ensure legal certainty, legal protection for notary is regulated in Law Number 2 Year 2014 on the amendment of Law Number 30 Year 2004 concerning Public Notary. In making authentic deed, there’s a possibility that the client is using fabricated document, meanwhile the liability of notary to examine the documents authenticity has not been regulated either on Law Number 2 Year 2014 on the amendment of Law Number 30 Year 2004 concerning Public Notary or on Notary Code of Conduct. This thesis uses normative legal research by using secondary data which is literature study. From the research, can be concluded that the liability of notary to examine the documents authenticity is need to be regulated. Judge from the verdict of Surabaya’s Superior Court that has been strengthened by the verdict of Supreme Court considered that notary don’t need to examine documents authenticity from their client on material aspect. It results in increase of data regarding notary that become witnesses and suspects in the year of 2014 and 2017 related to article 263, 264 and 266 Criminal Code. Also, it results a case of notary that became subject to criminal sanctions because putting in fake information to notary deed that given by his client. Liability of notary to examine the documents authenticity can be a protection to notary themselves in performing his duties and positions. / Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada msyarakat. Demi tercapainya kepastian hukum notaris, diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam membuat akta otentik, terdapat kemungkinan penghadap memberikan dokumen palsu kepada notaris, sedangkan kewajiban notaris dalam melakukan pemeriksaan keaslian dokumen dari penghadap tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun dalam Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban notaris dalam melakukan pemeriksaan keaslian dokumen dari penghadap perlu diatur. Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung menimbang bahwa notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil yang dikemukakan oleh penghadap. Hal tersebut mengakibatkan adanya peningkatan jumlah data notaris yang menjadi saksi maupun tersangka terkait Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP tahun 2014 ke tahun 2017 dan adanya putusan mengenai notaris yang dikenakan sanksi pidana karena memasukan keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap. Diaturnya kewajiban notaris dalam melakukan pemeriksaan keaslian dokumen dapat menjadi perlindungan untuk notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya apabila akta yang dibuat bermasalah.