Humans are social creatures who always need other people. In fulfilling their needs, humans must have interactions with other humans. From this interaction, a relationship will arise; that is, an agreement that will create a contract between the parties. This Agreement has 2 (two) forms, namely private agreement and Notarial agreement made by Notary (authentic deed). Book III of Indonesian Civil Code (ICC) regulates all kinds of agreements, from the births of agreements until its termination. In the process of making an agreement there may be abuse of condition, such as abuse of condition of economic advantage. Based on the legal doctrine, the jurisprudence that has acquired binding legal force and the principles of agreement, the agreement made by using the abuse of condition of economic advantage can be voidable by filing it to the Court. An action can be said to be an abuse of condition if it has 2 (two) elements, there are losses incurred by one party and any abuse of the opportunity by the parties at the time of the agreement. The research used in this thesis is normative law research. In this thesis, the authors use secondary data supported by primary data conducted by interviews with former Supreme Court Judge of the Republic of Indonesia. The approach used in this research is legal approach and conceptual approach. / Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dalam kebutuhannya, manusia akan melakukan interaksi kepada manusia lainnya. Dengan adanya interaksi ini akan timbul suatu hubungan yaitu perjanjian yang akan menciptakan perikatan antara para pihak yang membuatnya. Perjanjian memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu perjanjian dibawah tangan dan perjanjian yang dibuat Notaris atau yang sering disebut dengan akta otentik. Buku ketiga dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur mengenai semua perjanjian, mulai dari lahirnya suatu perjanjian sampai pengakhiran perjanjian. Dalam proses pembuatan suatu perjanjian dimungkinkan terjadi suatu penyalahgunaan keadaan, contohnya adalah penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi. Berdasarkan doktrin – doktrin hukum, Yurisprudensi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan asas – asas dalam perjanjian, suatu perjanjian yang dibuat dengan menggunakan penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan apabila memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu adanya kerugian yang diderita salah satu pihak dan adanya penyalahgunaan kesempatan oleh para pihak pada saat terjadinya perjanjian. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dengan didukung data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan Mantan Hakim Agung Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual.