Notary is a person licensed by the government to create authentic legal deed. The power of Notary is under strict guidance from the valid legislation, which there will be sanction if a notary fails to comply. Despite of this legislation that limit the power of notary, we still found notaries violating article 48 verse (1) Constitution Number 30 Year 2004 about Notary Position. This clause regulate that Notary are banned to change deed without confirmation from the client. The problem are how is the existence of the deed that Notary made in violation of the clause and what is the responsibility of Notary that made such violation. This research is a normative juridical law research. Data collection tool of this research is literature study. The approach method is by examining legislation and regulation that related to the violation made in accordance to the law that being handled. The result of this research shows the consequences of Notary violating this law resulted in the deed become under hand or invalid. Supreme Court ruling number 1003/K/pid/2015 was consistent because the judge was using the deed that violate Article 48 verse (1) as the consideration to decide the case which contain falsehood and notary is responsible to civil, criminal and administration. That are the consequences of violating or neglecting in making an authentic deed by notary. / Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Meskipun terdapat peraturan-peraturan yang membatasi perilaku Notaris, namun masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini mengatur larangan melakukan perubahan atas akta Notaris tanpa persetujuan penghadap. Adapun permasalahannya adalah bagaimana eksistensi akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif berdasarkan studi kepustakaan. Metode pendekatan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat seorang Notaris melanggar ketentuan tersebut adalah kekuatan pembuktian akta menjadi batal demi hukum. Artinya, perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1003/K/pid/2015 telah sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Jabatan Notaris karena Hakim mempertimbangkan akta yang melanggar Pasal 48 ayat (1) tersebut sebagai dasar keputusan bahwa akta Notaris tersebut, mengandung unsur kepalsuan dan Notaris harus bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, dan administrasi.