Every company in carrying out its business activities will not be separated from a corporate action. Corporate actions carried out by these companies are often in the form of material transactions or affiliate transactions that contain conflicts of interest. The problem is how the regulation and the procedures of transactions of public companies with affiliate company. The author uses normative legal research methods to answer these problems. Conflict of interest transactions are transactions that contain differences between the economic interests of the Company and the personal economic interests of the directors, commissioners, major shareholders of the company or affiliated parties of directors, commissioners or major shareholders. The affiliate transaction that contains the conflict of interest can still be carried out, by appointing an independent institution to evaluate the transaction plan, if the result of the assessment, namely fairness opinion, indicates that the transaction does not contain an element of conflict of interest then the transaction is not requires independent shareholder approval, but if the fairness opinion results state that there is an element of conflict of interest, the fairness opinion must be submitted to the Financial Services Authority in order to be given verbal approval and in accordance with the Capital Market Supervisory Agency Regulation IX.El, requiring the company to conducting transactions that contain conflicts of interest must first obtain the approval of an independent shareholder. In the framework of granting approval by the Financial Services Authority to transactions carried out by a company, a special regulation or regulator is needed to regulate the form and procedure of granting approval by the Financial Services Authority to transactions that contain conflicts of interest. / Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari suatu aksi korporasi. Aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kerapkali berupa suatu transaksi material maupun transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh perusahan publik dengan perusahaan afiliasinya. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang untuk menjawab permasalahan tersebut. Transaksi benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama. Terhadap transaksi afiliasi yang mengadung benturan kepentingan tersebut tetap dapat dilaksanakan, dengan menunjuk lembaga independen untuk melakukan penilaian terhadap rencana transaksi tersebut, jika hasil penilaian tersebut yaitu pendapat kewajaran (fairness opinion) menunjukan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung unsur benturan kepentingan maka untuk melaksanakan transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen, namun jika hasil pendapat kewajaran menyatakan mengandung unsur benturan kepentingan maka pendapat kewajaran tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar dapat diberikan persetujuan secara lisan dan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.E.l, mensyaratkan agar perusahaan yang akan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen. Dalam rangka pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dibutuhkan suatu peraturan atau regulator yang bersifat khusus guna mengatur bentuk dan prosedur pemberian persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut.