The Republic of Indonesia has guaranteed the basic rights of children in its Constitution, as stated in Article 28B Verse 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as the rights of children found in Article 4 until Article 18 of the Child Protection Law. Therefore, every child has rights that need to be guaranteed, protected, and fulfilled by parents, families, society, Government, and State. Child protection aims to guarantee and protect children and children's rights. One of the forms of child protection that is regulated and protected by the Government is adoption. However, violations of adoption can occur and result in violations of children's rights. Furthermore, during the adoption process between Indonesian citizens based on regulations that are done privately (private adoption), there is a legal action from two parties, namely the party that hands over the child (biological parent) and the party that receives the child (prospective adoptive parents), which with this legal action creates rights and obligations. The legal action in question is the statement of handing over a child, which contains an agreement to hand over and to receive the child to be adopted. Indeed, the laws do not require that the statement of handing over a child need to be made with a notary deed, however, from the Author’s research result, there are benefits that can be obtained if the statement of handing over a child is made with a notary deed. Through this research, the Indonesian Government's efforts in implementing protection for adoption and the benefits of notary deed in Indonesia’s adoption process will be analyzed. / Negara Republik Indonesia telah menjamin hak- hak dasar anak dalam UndangUndang Dasarnya, sebagaimana tertulis dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hak- hak anak yang termuat dalam Pasal 4 hingga Pasal 18 Undang- Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, setiap anak memiliki hak- hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- hak anak. Salah satu bentuk perlindungan anak yang diatur dan dilindungi oleh Pemerintah adalah pengangkatan anak. Akan tetapi, pelanggaran pengangkatan anak dapat terjadi dan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak anak. Selanjutnya, dalam proses pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang- undangan yang dilakukan secara langsung (pengangkatan anak secara langsung), terdapat suatu perbuatan hukum dari dua pihak, yaitu pihak yang menyerahkan anak (orang tua kandung) dan pihak yang menerima penyerahan anak tersebut (calon orang tua angkat), yang dengan perbuatan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah pernyataan penyerahan anak yang memuat kata sepakat untuk menyerahkan dan menerima penyerahan atas anak yang akan diangkat. Secara peraturan perundang- undangan memang tidak diharuskan bahwa pernyataan penyerahan anak ini dibuat dengan akta notaris, namun dari hasil penelitian Penulis ada manfaat- manfaat tersendiri yang dapat diperoleh jika pernyataan penyerahan anak dibuat dengan akta notaris. Melalui penelitian ini, upaya Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan terhadap pengangkatan anak dan manfaat akta notaris dalam proses pengangkatan anak di Indonesia akan dianalisis.