Notary as a state-appointed general official has the authority to make an authentic deed pursuant to the Notary's Office Law in this case the Deed of Inheritance for the Tiong Hoa (Foreign East). However, in its development the deed of inheritance made by the Notary is not always made based on a truth or satisfy other third parties. Attendees who come to Notary often provide information or documents that are not in accordance with the truth so that the resulting deed of inheritance is made based on false information from the attendees. This makes the Notary deemed responsible for the entire truth of the contents of the deed. A violation by a Notary or the attendees may make an authentic deed in this case the deed of inheritance becomes a deed under the hand and null and void, since such loss may be the basis for the aggrieved party to file a notary. Forms of liability are sanctions granted to Notary pursuant to the Law of Notary, Civil Code, Criminal Code or Code of Conduct. . In this study, data collection was conducted using the Legislation approach. This paper uses the type of normative juridical research and secondary data types supported by primary data in the form of interviewing several notaries directly. From the result of the research, it can be concluded that Notary is not a party involved in the contents of deed. Notary is only responsible for the truth of formal deed, excluding material truth because Notary only make deed based on desire of the parties in this case the attendees. / Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh negara mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dalam hal ini Akta Waris bagi golongan Tiong Hoa (Timur Asing). Namun dalam perkembangannyaa akta waris yang dibuat oleh Notaris tersebut tak selamanya dibuat berdasarkan suatu kebenaran ataupun memuaskan pihak ketiga lainnya. Penghadap yang datang ke Notaris sering kali memberikan keterangan ataupun dokumen yang tidak sesuai dengan kebenarannya sehingga mengakibatkan akta waris tersebut dibuat berdasarkan keterangan palsu dari penghadap. Hal ini menjadikan Notaris dianggap bertanggungjawab atas seluruh kebenaran isi akta waris tersebut. Pelanggaran yang dilakukan Notaris ataupun penghadap dapat menjadikan akta otentik dalam hal ini akta waris menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum, karena adanya kerugian tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengugat Notaris. Bentuk tanggungjawab tersebut adalah sanksi yang diberikan kepada Notaris sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana ataupun Kode Etik. .Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan jenis data sekunder dengan didukung data primer berupa mewawancarai langsung beberapa Notaris. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Notaris bukanlah pihak yang terlibat dalam isi akta. Notaris hanya bertanggungjawab atas kebenaran formil akta, tidak termasuk kebenaran materiil karena Notaris hanya membuat akta berdasarkan keinginan dari para pihak dalam hal ini penghadap.