A notary is a public official who is authorized to make authentic certificate and other authorities. To maintain the moral rules of the Notaries, a rule is made, namely the Notary Position Regulations and Notary’s Code of Ethics. As a public official who is obliged to serve the community earnestly, a Notary is prohibited to promotehis/her position through electronic media. In the Notary’s Code of Ethics Article 4 paragraph (3) which states that Notaries are prohibited from publishing or promoting themselves, either individual or jointly, by mention name and position using printed media or electronic media. This paper aims to review the existence of Notary Position Regulations and Notary’s Code of Ethicsfor the notaries who carry out promotions through electronic media and existing monitoring of Honorary Board for Notaries who promote the position through electronic media. The research method used in this study is a normative research where the types of data to be used are Primary Data, Secondary Data and Tertiary data. This research will do two types of collecting the data, consists of library The research method used in this study is a normative research where the types of data to be used are Primary Data, Secondary Data and Tertiary data. This research will do two types of collecting the data, consists of library research and field studies through website/blog observation of Notaries and interview. After conducting the research using the method above, the author conclude that the Notary Position Regulation does not specifically regulate the prohibition of notaries’ promotion through electronic media,however Notary’s Code of Ethics can be provided to impose sanctions to the notaries who do promotion through electronic media. The monitoring of the Honorary Board to the notaries who do promotions through electronic media is still limited byhaving a report received by complaints, because it is very difficult to ensure the supervision to every Notary who has their personal website/blog. / Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya. Untuk menjaga kaidah moral para Notaris, dibuat aturan yaitu Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sebagai pejabat Umum yang berkewajiban melayani masyarakat dengan sungguhsungguh, Notaris dilarang untuk mempromosikan Jabatan Notaris melalui media elektronik. Dalam Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak atau media elektronik. Tulisan ini untuk meneliti eksistensi Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terhadap Notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik dan eksistensi pengawasan Dewan Kehormatan terhadap Notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif. Jenis data yang akan digunakan yaitu Data Primer, Data Sekunder dan data Tersier. Untuk memperoleh data, penelitian ini akan melakukan 2 hal yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi web/blog Notaris dan wawancara). Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Jabatan Notaris tidak mengatur secara spesifik larangan promosi jabatan Notaris melalui media elektronik, namun Kode Etik Notaris bisa digunakan untuk memberi sanksi hukum kepada Notaris yang melakukan promosi melalui media elektronik. Pengawasan Dewan Kehormatan terhadap Notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media elektronik masih sebatas laporan yang diterima melalui pengaduan, karena tidak mungkin untuk mengawasi setiap Notaris yang memiliki blog/website.