As time evolves, technologies become more sophisticated. One of the latest technologies aimed to simplify human’s life is electronic signature which enables someone to sign documents electronically without having to be physically present. One of the uses of electronic signature which the writer highlights is the use of electronic signature in a power of attorney which authorizes the authorized person to appear before a notary and draw up notarial deeds on behalf of the authorizer. However, as technology evolves, the issue is whether or not Indonesia’s legal principles, specifically the regulations relating to notary profession, have acknowledged the validity of electronic signatures, especially power of attorneys signed electronically as a basis of a notary’s authority in drawing up a notarial deed. In this study, the data were collected based on the legislation approach by studying and analyzing the regulations related to notary profession and electronic signatures. From this study, the writer concludes that although Indonesia has enacted the legal basis which acknowledges the validity of electronic signature through Law No. 19 of 2016 jo Law No. 11 of 2008 re Information and Electronic Transaction, but Law No. 2 of 2014 jo. Law 30 of 2004 re Notary Profession has not yet acknowledged the concept of electronic signatures and the existing technologies in Indonesia has not yet been supportive. / Seiring berkembangnya jaman, teknologi pun semakin canggih. Salah satu teknologi yang ditujukan untuk mempermudah hidup manusia adalah tanda tangan elektronik yang memungkinkan seseorang untuk menandatangani dokumen secara elektronik tanpa harus hadir secara fisik. Salah satu contoh penggunaan tanda tangan elektronik yang disorot oleh penulis adalah penggunaan tanda tangan elektronik pada surat kuasa yang memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk menghadap notaris dan membuat akta notaris atas nama pemberi kuasa. Namun, seiring dengan perkembangan ini, yang menjadi permasalahan apakah kaidah-kaidah hukum positif di Indonesia, khususnya perundang-undangan mengenai profesi notaris, sudah mengakui dan mampu memberikan perlindungan terhadap keabsahan tanda tangan elektronik, secara spesifik surat kuasa yang ditandatangani secara elektronik sebagai dasar kewenangan pembuatan akta notaris. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mempelajari dan meneliti perundang-undangan yang terkait dengan profesi notaris dan tanda tangan elektronik. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menarik kesimpulan meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengakui keabsahan tanda tangan elektronik lewat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun Undang-undang No. 2 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris belum mengakui konsep tanda tangan elektronik dan teknologi yang ada belum mendukung.