Article 35 of the Marriage Law states that at the time of divorce, the property that can be divided is only the assets obtained during marriage, while the assets obtained during the marriage come from gifts or inheritance, then the property remains under the control of each party, but the article is not discussing the assets for the period of purchase from before to after the marriage period. The absence of discussion on this matter makes the status of the property unclear, so the author feels the need to examine this so that the status of the property becomes clear. As for the formulation of the problem in this study is how legal certainty about the assets purchased in installments in the event of a divorce and how the legal consequences of the assets that become joint assets. This writing is done by using normative juridical research methods carried out by examining library materials or mere secondary data, so that it can be said as normative legal research or library legal research. After the analysis, the writer can conclude that legal certainty about the assets purchased in installments in the event of a divorce, the property becomes a joint asset. The legal consequences of the assets that become joint assets will follow their respective laws. / Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa pada saat terjadi perceraian, harta yang dapat dibagi hanyalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan berasal dari hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap di bawah penguasaan masing-masing pihak, namun pasal tersebut tidak membahas mengenai harta bawaan yang jangka waktu pembeliannya dari sebelum hingga sesudah masa perkawinan. Tidak adanya pembahasan mengenai hal tersebut menjadikan status harta tersebut tidak jelas, sehingga penulis merasa perlu meneliti akan hal tersebut agar status harta tersebut menjadi jelas. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap harta bawaan pada saat terjadi perceraian dan bagaimana konsekuensi hukum terhadap harta bawaan yang menjadi harta bersama. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sehingga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Setelah dilakukan analisis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap harta bawaan pada saat terjadi perceraian maka harta bawaan tersebut menjadi harta bersama. Konsekuensi hukum terhadap harta bawaan yang menjadi harta bersama maka akan mengikuti hukum masing-masing.