In Article 2 paragraph 1 Of The Honorary Board Regulation Of The Indonesian Notary Association Number 1 Of 2017 concerning The Fairness Limits For The Making Of The Deed in one day, it is stated that the fairness limit for making a deed by a Notary as a member of the association is 20 (twenty) deeds per day The implementation of regulations in the article, especially for Notaries who are used to serving the making of deeds of share purchase transactions, debt recognition deeds with many guarantees, fiduciary assurance deeds and House Ownership Credit (KPR) deeds which can exceed 20 deeds in one bond. This writing is done by using normative juridical research methods carried out by examining library material or mere secondary data, so that it can be said as normative legal research or library legal research. After analysis, the authors can conclude that the legal effects for Notaries who do violations regarding restrictions on the amount of deeds can be in the form of internal sanctions and external sanctions. Internal sanctions for Notaries who violate the restrictions on the amount of deeds are organizational sanctions imposed by the Honorary Board in the form of reprimand, warning, suspension (temporary dismissal) from association membership, dismissal from membership, disrespectful membership or dismissal from association membership. While external sanctions for Notaries who violate the restrictions amount of deed is in the form of a temporary suspension. this is regulated in Article 9 paragraph 1 letter d concerning Notary Office (UUJN) which states that a Notary is temporarily dismissed from his position because of a violation of duty and prohibition as stated in the Notary code of ethics. The legal implications of deeds made by Notaries in the event of violation of the limits a deed only has the power of proof as an underhanded deed or a deed becomes null and void by law. This can be a reason for those who suffer losses to demand reimbursement of costs, compensation and interest to the Notary as contained in Article 84 UUJN. / Pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari, dinyatakan bahwa batas kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta perhari, sedangkan pada praktiknya masih tidak dilaksanakannya peraturan pada pasal tersebut, terutama bagi Notaris yang biasa melayani pembuatan akta transaksi pembelian saham, akta pengakuan utang dengan banyak jaminan, akta jaminan fidusia dan akta Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang bisa melebihi 20 akta dalam satu kali pengikatan. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sehingga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Setelah dilakukan analisis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akibat hukum bagi Notaris yang melakukan pelanggaran mengenai pembatasan jumlah akta dapat berupa sanksi internal dan sanksi eksternal. sanksi internal bagi Notaris yang melakukan pelanggaran mengenai pembatasan jumlah akta adalah sanksi organisatoris yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sedangkan sanksi eskternal bagi Notaris yang melakukan pelanggaran mengenai pembatasan jumlah akta adalah berupa pemberhentian sementara. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf d UUJN yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris dan implikasi hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap pembatasan jumlah akta adalah mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris sebagaimana terdapat pada Pasal 84 UUJN.