A corporation is a legal entity which constitutes capital partnership; it is established based on an agreement to do business activities with initial capital which consists of stocks and has fulfilled all requirements stipulated in law and its administrative regulations. A corporation is established by 2 (two) or more people with a Notarial deed in Indonesian. Each member of the corporation has to get his share of stocks at the time it is established so that the founders are the first shareholders; they are the suppliers of the initial capital which makes a corporation have its own assets. The research used judicial normative and deductive analytic method. The data were gathered by using secondary data which consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials as the main data. The gathered data were processed, analyzed, and interpreted logically, systematically, and deductively. From the results of the study it was found that the process of establishing the company, the founder could make a statement of depositing capital. But in fact there is a possibility that one or several of the founders who made the satement did not deposit the capital as it was made even though the company hsead received legal approval from the Minister of law and human rights.Notary in this case acts as a state official who makes the deed of incorporation.The legal consequences of the non deposit of capital by one or several founders of the company can be seen from four aspects, namely the aspect UUPT, aspect of criminal law, aspects of administrative law, as well as aspects of civil law.In terms of the regulation, the statement of depositing fake aisle capital used in the process of establishing the company does not necessarily result in the company becoming null and void.In terms of criminal law the actions of the founder who uses false statement are criminal acts, namely criminal acts of letter forgery.In terms of administrative law, the minister of law and human rights has the right to revoke the legal entity status of the company issued and can be canceled through the state administrative court.In terms of civil law, the actions of the founder who did not deposit capital into the company after making a statement that had deposited capital were illegal acts that violated the law.And if among the founders then made a separate agreement to resolvethe problem of depositing the capital and cannot implemented properly then the founder can be said to have defaulted. / Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Pada saat PT didirikan, pendiri adalah pemegang saham yang pertama dialah sebenarnya pemasok modal pertama yang menjadikan PT mempunyai kekayaan sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai data utama. Datadata yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada proses pendirian perseroan, pendiri dapat membuat surat pernyataan telah menyetorkan modal. Namun pada faktanya ada kemungkinan bahwa salah satu atau beberapa pendiri yang telah membuat surat pernyataan tersebut ternyata tidak menyetorkan modal sebagaimana yang telah dibuatnya padahal perseroan terbatas telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menkumham. Notaris dalam hal ini bertindak sebagai pejabat negara yang membuat akta pendirian perseroan. Akibat hukum atas tidak dilakukannya penyetoran modal oleh salah satu atau beberapa pendiri perseroan demikian, dapat dilihat dari empat segi yakni segi UUPT, segi Hukum Pidana, segi Hukum Administrasi, serta segi Hukum Perdata. Pada segi UUPT pengaturan mengenani surat pernyataan telah menyetorkan modal palsu yang digunakan dalam proses pendirian perseroan tidak serta merta mengakibatkan perseroan menjadi batal demi hukum. Pada segi Hukum Pidana tindakan pendiri yang menggunakan surat pernyataan palsu merupakan tindakan pidana yakni tindak pidana pemalsuan surat. Pada segi Hukum Administrasi, Menkumham berhak untuk mencabut keputusan pengesahan status badan hukum perseroan yang dikeluarkannya dan dapat dibatalkan melalui PTUN. Pada segi Hukum Perdata tindakan pendiri yang tidak menyetorkan modal ke perseroan setelah membuat surat pernyatan telah menyetorkan modal adalah perbuatan melawan hukum, yakni melanggar Undang-Undang. Dan apabila diantara para pendiri kemudian dibuat perjanjian tersendiri dan atas perjanjian itu tidak dapat terlaksana dengan baik maka pendiri dapat dikatakan telah wanprestasi.