This research discusses a lawsuit filed by a mother against her biological children because she demands a fair distribution of the inheritance of her late husband who was sold to some of the children in a fake manner and without proper payment. Later on, those children refused to acknowledge that the property was part of the inheritance of his deceased father by arguing that the process of sale and purchase was carried out properly before a notary pursuant to the applicable law. This research was carried out with statute approach and case approach. As a conclusion from this research, sale and purchase carried out with different intentions by the parties is categorized as a simulation agreement is null and void because it does not meet the lawful requirements of the agreement which is a lawful cause. Therefore the decision of the Decision of the Medan District Court Number 206/Pdt.G/2013/PN.Mdn Juncto Decision of Medan High Court Number 82/PDT/2015/PT.Mdn Juncto Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2987 K/Pdt/2016 is correct in stating that the property that has been sold in this case remains as the inheritance of the late father. / Penelitian ini membahas tentang gugatan yang diajukan oleh seorang ibu terhadap anak-anak kandungnya karena mengharapkan pembagian secara adil atas harta peninggalan almarhum suaminya yang telah diperjualbelikan secara purapura tanpa pembayaran yang semestinya kepada sebagian anak-anaknya. Kemudian, anak-anak penggungat menolak untuk mengakui bahwa harta tersebut adalah bagian dari harta peninggalan almarhum ayahnya karena telah dilakukan proses jual beli di hadapan notaris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang {statute approach) dan pendekatan kasus {case approach). Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, jual beli yang dilakukan dengan maksud lain oleh para pihak dikatagorikan sebagai perjanjian pura-pura atau perjanjian simulasi adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 206/Pdt.G/2013/PN.Mdn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 82/PDT/2015/PT.Mdn Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2987 K/Pdt/2016 sudah tepat dalam menyatakan bahwa harta yang telah diperjualbelikan dalam perkara ini adalah harta peninggalan pewaris.