Kebutuhan akan suatu pendanaan dalam kehidupan bermasyarakat begitu tinggi, guna memenuhinya, Pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendanaan yang dapat memutar roda perekonomian diantaranya melalui pemberian kredit oleh Bank. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1476 K/Pdt/2015, Pelawan yang merupakan pemilik sah atas sebuah tanah dan bangunan secara tanpa sadar telah disalahgunakan kepemilikan hak atas tanahnya yaitu oleh Terlawan III dengan menyerahkannya kepada Bank untuk dapat memperoleh kredit dengan melakukan pencatutan nama Pelawan. Mahkamah Agung melalui putusannya menyatakan pembatalan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dan memerintahkan Bank selaku Kreditur untuk mengembalikan dengan cara meroya kepada Pelawan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditur akibat dari pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Kreditur dapat berupaya melakukan permohonan pembatalan atas perjanjian kredit yang mana Kreditur telah dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut, dan untuk itu menjadi dasar bagi Kreditur bahwa Kreditur berhak untuk melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan atas perbuatan penipuan yang telah dilakukan kepadanya. / The need of financing within the society is highly required, in order to provide such, the Government provides a chance for the society to obtain financing which allows the economic cycle to move namely through provision of loan from the Bank. Within Supreme Court verdict No. 1476 K/Pdt/2015, the right on land owned by the Plaintiff as the rightful owner of a land and building, has unconsciously been abused by Defendant III by providing it to the Bank to obtain loan by way of profiteering the Plaintiff’s name. The Supreme Court through its verdict decides on the cancellation of such Mortgage Title Provision Deed and demands the Bank as Creditor to return by way of roya to the Plaintiff. The purpose of this research is to analyze the settlement and legal remedy which may be conducted by Creditors caused by the cancellation of mortgage title provision deed by the Court. This research uses the juridical normative legal research method with the statutory and case approach. The result of this research finds that Creditors may pursue remedy by submitting a request of cancellation over the loan agreement within which the Creditor has been prejudiced by the existence of such agreement, and for such will function as the basis for Creditors that the Creditors reserves the right to submit a Torts legal suit and claim for the Tortious act that has been done towards them.