Setiap manusia di dunia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yang tidak terhindarkan yaitu kematian. Kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum yakni hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Salah satu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban tersebut adalah pembagian harta warisan kepada ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Namun meskipun hukum waris sudah mengatur tentang pembagian harta warisan, akan menjadi rumit apabila salah satu ahli waris dinyatakan hilang atau tidak diketahui keberadaanya (Afwezigheid). Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerjemahkan Afwezigheid sebagai keadaan tidak hadir atau suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana orang tersebut berada. Keadaan tersebut dapat digambarkan sebagai hal yang sementara dan dapat juga sebagai pernyataan tentang dugaan seseorang telah meninggal dunia. Hal tersebut akan menimbulkan sebuah masalah hukum baru. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan Perundang-undangan dan juga studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 27 Tahun 2013, serta buku-buku terkait ketidakhadiran (afwezigheid). Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa status hukum orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezigheid) masih sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan atas harta bersama atau warisan miliknya, dan segala kepengurusan atas harta tersebut dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan dengan Penetapan. / Every human being in the world will experience an inevitable event of death. The death of a person will result in legal consequences, namely the rights and obligations for the person he leaves behind, his family, community, and the surrounding environment. One of the laws governing these rights and obligations is the distribution of inheritance to the heirs, so that there is no dispute when the inheritance is distributed. But even if the inheritance law already governs the distribution of inheritance, it will be complicated if one of the heirs is declared lost or unknown (Afwezigheid). The Civil Code translates Afwezigheid as a state of absence or a circumstance in which a person leaves his/her residence and it is not known where the person is. The circumstances can be described as temporary and can also be a statement about the alleged death of a person. That would lead to a new legal problem. In this study, data collection was conducted with the approach of legislation and also literature studies, namely by reviewing the prevailing laws and regulations such as the Civil Code, Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 27 of 2013, as well as books related to absence (afwezigheid). From the results of the study, it can be concluded that the legal status of the person who is declared absent (afwezigheid) is still the subject of law that has authority over his joint property or inheritance, and all management of the property is carried out by the party appointed by the Court with the Determination.