Police Investigator is authorized to investigate police reports, but before summon or investigate a notary approval from Notary Honorary Council (hereinafter referred as "MKN") needed as in Article 66 of the Notary’s Act (hereinafter referred as "UUJN"). Purpose of this thesis is to analyze the relationship between MKN and investigators in the law enforcement; coherency between practice and theory of MKN responsibility in relation to investigator authority; and analyze constraints in the relationship between MKN and investigators in solving cases involving notaries. Author’s problems formulation is what is the authority of the Investigator in resolving police’s report case regarding a notary and how is the responsibility of MKN in confronting police report on the alleged criminal act of a Notary. Author’s type of research method that is normative judicial research method and qualitative inductive logic used to find a solution towards problem. Author's data collection methods are literature studies and field studies. Author used primary and secondary type of data, besides Author used case approach and Ways of obtaining data is Library and Field Studies that help author knows that there is lack of coherency between theoretical and practical aspect; and lack of understanding between MKN and Police Investigators. / Penyidik Polri berwenang atas penyidikan terhadap laporan polisi, dalam hal pemanggilan maupun penyidikan notaris diperlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut “MKN”) terlebih dahulu seperti dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan MKN dengan penyidik dalam penegakan hukum, koherensi praktek dan teori tanggung jawab MKN sehubungan dengan kewenangan penyidik, dan kendala dalam hubungan MKN dan penyidik dalam penyelesaian kasus yang melibatkan notaris. Daripada itu Penulis mengambil rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan Penyidik terhadap penyelesaian kasus laporan polisi yang melaporkan notaris dan Bagaimana tanggung jawab MKN dalam hal terdapat laporan polisi atas dugaan tindak pidana Notaris. Jenis metode penelitian yang Penulis gunakan adalah metode penelitian yudiridis normatif dan logika induktif yang bersifat kualitatif supaya ditemukannya solusi dari permasalahan. Metode pengumpulan data Penulis adalah studi pustaka dan studi lapangan. Jenis data yang Penulis gunakan adalah primer dan sekunder. Pendekatan kasus Penulis gunakan untuk mengkaji Kewenangan Penyidik dihubungkan dengan Tanggung Jawab MKN. Cara perolehan data Penulis gunakan adalah Studi Pustaka dan Studi Lapangan yang membantu Penulis mengetahui bahwa kurangnya koherensi antara pengaturan secara teori dan praktek, juga kurangnya kesepahaman antara MKN dan juga Penyidik Polri.