Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus diawasi. Pengawasan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai Pasal 81 UUJN terkait dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan terhadap Tugas dan Jabatan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana peranan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Tugas dan Jabatan Notaris secara umum dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam putusan MPPN Nomor 13/B/MPPN/III/2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara normatif, yaitu menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan data primer sebagai data pelengkap yang dilakukan dengan wawancara dan analisis data secara kualitatif serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana Peranan Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tugas Dan Jabatan Notaris Secara Umum berdasarkan UUJN dan PerMen 16/2021 serta Peraturan PerUndang-Udangan lainnya./Notary is a public official who is authorized in estabilishing authentic deed and has authorities as intended on UUJN relevant to Notary’s position according to other Undang-undang. Notaries in carrying out their duties have to be supervised. The supervision is held as regulated in Pasal 67 to Pasal 81 UUJN relevant to Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 regarding the Organizational Structure and Work Procedures, Procedures for Appointment and Dismissal, as well as the Notary Supervisory Assembly Budget. Notary Supervisorory Assembly are in charge of supervising Notary’s Duties and Position. The issues that will be discussed in this thesis are how the role of Notary Supervisory Assembly in supervising the Duties and Positions of Notaries in general and their opinion regarding to the cases that befell Notaries in the verdict of MPPN Nomor 13/B/MPPN/III/2020. To answer this issues, a normative study was carried out, namely using secondary data through library research and primary data as complementary data which was carried out by interviewing and analyzing qualitative data and drawing conclusions using deductive methods. The result of the study explains The Role of Notary Supervisory Assembly in Supervising Notaries’ Duties and Position in General regarding to UUJN and PerMen 16/2021 also another Undang-Undang.