Penelitian ini dilakukan yaitu memiliki tujuan agar utntuk mengetahui kedudukan hukum dari kreditur lama (cedent) telah melakukan perbuatan hukum melalui pengalihan (livering) atas piutang kepada kreditur baru (cessionaris) untuk dapat melakukan hak tagih atas utang milik debitur. Perbuatan pengalihan hak tagih atas utang tersebut terlebih dahulu harus diberitahu kepada debitur, dan untuk melakukan pengalihan hak tagih atas utang tersebut harus disahkan oleh pejabat notaris yang dimuat dalam perjanjian jual – beli piutang antara kreditur lama (cedent) dengan kreditur baru (cessionaris) dan disertai dengan endosemen. Penelitian hukum ini juga menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum normatif yuridis ini bentuk implementasi pada ketentuan hukum normatif yang dihubungkan dengan peristiwa hukum di kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier dari undang undang serta pendekatan kasus (Judical Case Study) yaitu dengan menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan Nomor 16/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang terkait cessie dan permohonan PKPU, serta kasus dari Pengadilan Niaga. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa, untuk menjamin kepastian hukum atas utang – piutang (cessie). Proses pengalihan (levering) atas cessie tersebut terlebih dahulu diberitahukan secara resmi (betekend) serta harus memiliki kewenangan untuk melakukan pengalihan piutang ini. Pengalihan piutang ini pihak debitor diharuskan dimuat dalam perjanjian antara kreditor lama (cedent) dengan kreditor baru (cessionaris) dan juga kepada pihak debitor (cessus), apabila utang – piutang tersebut telah jatuh tempo, dan sebagaimana yang telah dimuat dalam perjanjian utang – piutang yang dilakukan antara debitur dengan kreditor, maka kreditor dapat melakukan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang melalui pengadilan niaga dengan tujuan agar memberi peringatan debitur untuk membayar utang yang telah jatuh waktu tersebut, apabila debitor tetap tidak memiliki niat baik untuk mematuhi putusan PKPU tersebut maka debitor otomatis dijatuhi pailit. Putusan pailit memiliki dampak kepada harta seluruh milik debitor akan disita sebagai jaminan pembayaran utang, sedangkan putusan PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk dapat membayar utang tersebut tanpa ada proses sita atas harta milik debitor terlebih dahulu./This research was carried out which is the purpose to know the law of the old creditor (cedent) to do good deeds of the law of livering on receivables for new creditors (cessionaris) to be able to collect rights on debts owned by debtors. To be carried out the transfer of the bill rights to the debt t the letter must be the basic story of the debtor, and to transfer the bill rights to the debt it must be owed by a notary official who is in the agreement - buy receivables between the old creditor (cedent) credit with the new creditor (cessionaris) and accompanied by an agreement. This legal research also uses juridical normative esearch methods. This juridical normative law research forms implemnation on normative legal provisions associated with legal events in people's lives. The data source used is the primary, secondary, and tertiary materials of the law and the case approach (Judical Case Study) by analyzing the considerations of judges in the decision Number. 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst related cessie and pkpu application, as well as cases from the Commercial Court. The results of the research obtained that, to ensure legal certainty over debts - receivables (cession). The process of levering the cessie is first notified officially (betekend) and must have the authority to transfer this receivable. Transfer of this receivables the debtor is required to be contained in the agreement between the old creditor (cedent) with the new creditor (cessionaris) and also to the debtor (cessus), if the debt - the receivables have been due, and as contained in the debt agreement - receivables made between the debtor and the creditor, then the creditor can make a bankruptcy application and delay the debt payment obligation through a commercial court with the aim of warning the debtor to pay the debt that has been due , if the debtor still does not have good intentions to comply with the decision of the PKPU then the debtor is automatically sentenced to bankruptcy. The bankruptcy award has an impact on the property of all the debtor's property will be confiscated as collateral for debt repayment, while the PKPU ruling provides an opportunity for the debtor to be able to pay the debt without any confiscation process on the debtor's property first.