Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim terkait pelanggaran merek dengan itikad tidak baik serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terkait pelanggaran merek dengan itikad tidak baik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen,yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pelanggaran merek dengan Itikad tidak baik ini diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dimana tergugat telah mendaftarkan merek CRYSTAL X , Nomor IDM 000519892, di Kelas 3 untuk jenis barang kosmetik, sabun dan sediaan pembersih, atas nama CV. CRYSTAL X (Tergugat) yang memiliki persamaan dengan merek CRYSTAL X , Nomor IDM 000245253, di Kelas 10 untuk jenis barang segala macam produk terapi kesehatan, atas nama PT. NATURAL NUSANTARA (Penggugat).Tergugat memanfaatkan ketidaktahuan dan kelalaian penggugat serta mengetahui dengan baik bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menyebutkan suatu ketentuan yang menjelaskan secara spesifik tentang Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Pada dasarnya pembagian Kelas Merek bertujuan untuk membedakan produk dan memberikan perlindungan bagi pihak yang terdaftar, namun apabila ada indikasi itikad tidak baik, misalnya menimbulkan kebingungan di masyarakat, maka dapat dibatalkan meskipun merek tersebut berada pada kelas yang berbeda. Sengketa merek yang sering terjadi adalah pelanggaran merek yang dimaksudkan oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu mengenai persamaan suatu merek dengan merek lain. Sengketa merek yang diajukan ke pengadilan, akan mempunyai konsekuensi bahwa akan ada salah satu merek yang mendapatkan putusan pembatalan atau penghapusan merek. Konsekuensi ini diterima jika salah satu merek terbukti melakukan pelanggaran dengan Itikad tidak baik. Penyelesaian sengketa merek ini diatur di dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis./The purpose of this study is to find out and understand the basis of judges' considerations regarding trademark infringement in bad faith and to find out and understand the legal consequences of trademark infringement in bad faith. The research method used by the author is normative legal research or doctrinal legal research, namely research that examines document studies, which uses various secondary data such as legislation, court decisions, legal theory and can also be in the form of opinions of scholars. The results of the study indicate that the basis for the judge's consideration in deciding cases of trademark infringement in bad faith was decided based on the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Where the defendant has registered the CRYSTAL X mark, IDM Number 000519892, in Class 3 for types of cosmetics, soap and cleaning preparations, on behalf of CV. CRYSTAL X (Defendant) which has similarities with the CRYSTAL X brand, IDM Number 000245253, in Class 10 for all kinds of health therapy products, on behalf of PT. NATURAL NUSANTARA (Plaintiff). The Defendant took advantage of the plaintiff's ignorance and negligence and is well aware that the provisions in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications do not mention a provision that specifically explains about Marks which have similarities in principle or in whole with A registered mark belonging to another party or previously requested by another party for goods and/or services of a different kind. Basically the division of Mark Class aims to differentiate products and provide protection for registered parties, but if there are indications of bad faith, for example causing confusion in the community, it can be canceled even though the mark is in a different class. Brand disputes that often occur are trademark infringement as intended by Article 21 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, namely regarding the similarities of a brand with other brands. A trademark dispute that is brought to court will have the consequence that one of the marks will get a decision on the cancellation or deletion of the mark. This consequence is accepted if one of the brands is proven to have violated in bad faith. The settlement of this trademark dispute is regulated in Article 83 paragraph 1 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.