Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian serta implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan studi observasi memberikan gambaran penelitian yang dilakukan melalui observasi langsung. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitik dan melakukan analisis terhadap penelitian yang dilakukan. Secara umum, pendekatan ini dilakukan dengan cara wawancara atau observasi. Pendekatan dan penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan Yayasan Pusaka Indonesia (YPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dimulai proses peradilan yaitu melalui proses penyidikan, penahanan dan penangkapan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. YPI dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak hanya dikembalikan ke orang tua dan melakukan ganti rugi terhadap korban. YPI mengemukakan dalam hal pelaksanaan perlindungan anak di dalam peradilan pidana indonesia sudah cukup baik dimana dalam Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia sudah jelas mengatur tentang perlindungan anak sebagai pelaku. Hambatan dalam pelaksanaan penanganan perkara anak di indonesia yang belum terlaksana dengan baik hal ini berdasarkan data penelitian jurnal penelitian PUSKAPA Indonesia dimana data dari Kemenkumham secara nasional (2018) menunjukkan telah ada 19 lembaga penempatan anak sementara (LPAS) dan 33 lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Pertanggungjawaban Pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah diberlakukan hukuman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa./The purpose of this study is to analyze and determine the implementation of legal protection for children as perpetrators of the crime of theft and the implementation of criminal responsibility against children as perpetrators of the crime of theft. The research method that the author uses is descriptive analytical research with observational studies providing an overview of research conducted through direct observation. The approach used in this research is a qualitative approach, namely legal research that is descriptive analytic and analyzes the research conducted. In general, this approach is done by interview or observation. This approach and research was conducted by interviewing the Indonesian Heritage Foundation (YPI). The results of the study indicate that the legal protection of children as perpetrators of the crime of theft begins with the judicial process, namely through the process of investigation, detention and arrest, prosecution, trial and coaching. YPI in handling cases of criminal acts of theft committed by children only returned to parents and compensated the victims. YPI said that in terms of the implementation of child protection in the Indonesian criminal justice system, it was quite good where in Law Number 12 of 2012 concerning the Indonesian Criminal Justice System it was clear that it regulated the protection of children as perpetrators. Obstacles in the implementation of handling child cases in Indonesia that have not been implemented properly, this is based on research data from the research journal PUSKAPA Indonesia where data from the Ministry of Law and Human Rights on a national basis (2018) shows that there have been 19 temporary child placement institutions (LPAS) and 33 special child development institutions (LPKA). ). Legal responsibility for children as perpetrators of the crime of theft is imposed with imprisonment which can be imposed on children for a maximum of 1/2 (one half) of the maximum threat of imprisonment for adults.