Pertanggungjawaban hukum korporasi yang dilakukan oleh BUMN dalam tindak pidana korupsi studi (PT. Nindya Karya) putusan nomor 2669 K/PID.SUS/2015

Rachmawati, Siti (2021) Pertanggungjawaban hukum korporasi yang dilakukan oleh BUMN dalam tindak pidana korupsi studi (PT. Nindya Karya) putusan nomor 2669 K/PID.SUS/2015. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) ilovepdf_merged (10).pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (abyract) ABSTRACT.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (197kB) | Preview
Preview	Text (toc) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text (chapter 1) CHAPTER 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB) | Preview
	Text (chapter 2) CHAPTER 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)
	Text (chapter 3) CHAPTER 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (851kB)
	Text (chapter 4) CHAPTER 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)
	Text (chapter 5) CHAPTER 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (574kB)
Preview	Text (bibliography) BIBLIOGRAPHY.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview

Abstract

Sistem pertanggungjawaban hukum korporasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan BUMN sebagai korporasi sebagaimana merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung yang belum memberi jaminan kepastian hukum. Sementara itu, dari sudut pandang substansi hukum tindak pidana korporasi, pertanggungjawabannya dibebankan kepada Pengurus sebagaimana bunyi Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Budaya Hukum Perseroan Terbatas BUMN maupun badan hukum lain masih dapat dikatakan jauh dari sadar hukum. Demikian pula dengan proses penegakan hukumnya termasuk pertanggungjawaban direksi suatu BUMN terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Mengenai proses hukum acara terkait adanya keberatan yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam hal ini BUMN, terhadap penetapan pengadilan yang menghukum korporasi tersebut untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini penulis, mencoba mengkaji putusan nomor 2669 K/Pid.Sus/2015 dalam hal Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Negara dalam tindak pidana korupsi atas nama PT Nindya Karya Persero. Pertanggungjawaban Hukum Dalam kasus PT Nindya Karya, suatu korporasi, berbentuk BUMN, telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Jkt.Pst, memuat pertimbangan bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan KESATU Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gugatan yang dilayangkan oleh pihak PT Nindya Karya dianggap mendahului batas waktu yang ditentukan oleh Pengadilan. Didalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan ditolak karena alasan permohonan pihak ketiga masih prematur (belum waktunya diajukan). Gugatan prematur adalah salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke pengadilan, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negative dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard or NO) / The corporate legal responsibility system carried out by State-Owned Enterprises (BUMN) as regulated in Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and SOEs as corporations as referred to in the Supreme Court Regulation which does not provide legal certainty. Meanwhile, from the point of view of the legal substance of corporate criminal acts, the responsibility is imposed on the Management as stated in Article 97 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The legal culture of BUMN Limited Liability Companies and other legal entities can still be said to be far from being aware of the law. Likewise, the law enforcement process including the accountability of the directors of a BUMN related to corruption committed by BUMN as regulated in the Law on Corruption Crimes Regarding the procedural legal process related to an objection made by a corporation, in this case BUMN, to a court ruling that punish the corporation to restore state financial losses due to corruption. In this study, the author tries to examine the decision number 2669 k/pid.sus/2015 in terms of legal liability of state-owned enterprises in corruption crimes on behalf of pt. nindya the work of the company. Legal Liability In the case of PT. Nindya Karya, a corporation, in the form of a state-owned enterprise, has been sentenced based on the decision of the Corruption Court at the Central Jakarta District Court. Decision Number 86/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Jkt.Pst, contains the consideration that with the proof that all elements in the FIRST Indictment Primair Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The lawsuit filed by PT Nindya Karya is considered to be ahead of the time limit determined by the Court. In the consideration of the judge in the decision stated that the lawsuit was rejected because the third party's application was premature (not yet submitted). A premature lawsuit is one of the variations in the type of lawsuit that contains formal defects because the lawsuit has not been able to be submitted to the court, resulting in the issuance of a negative decision with a ruling that the court declares the lawsuit unacceptable (Niet Ontvankelijke verklaard or NO).

Actions (login required)

View Item