This research examines on how compliance with the provisions of formal procedures regarding the implementation and adoption of legitimate GMS resolutions as well as provisions regarding pre-emptive rights is important in order to ensure legal certainty for minority shareholders in limited liability companies. This research uses normative juridical research method, statute approach and case approach method. Results of the research concludes that non-compliance with the provisions of formal procedures regarding the implementation of letigimate GMS and pre-emptive rights could be detrimental to the legal interests of minority shareholders, especially the interest to exercise its pre-emptive rights as well as to prevent dilution of the percentage of their share ownership in the limited liability companies. The legal interest of minority shareholders is to secure the minimum percentage of their share ownership in a limited liability company, given certain rights are granted specifically by the Limited Liability Company Law to minority shareholders with conditions of shareholding of at least 10% (ten percent) from the total shares in a limited liability company. Legal protection for the injured minority shareholders is to file a lawsuit against the company if they suffered losses because of the company's actions which are considered to be unfair as a result of the resolutions of the GMS, the Board of Directors and / or the Board of Commissioners. Minority shareholders may also exercise their rights to exit from the company if they do not agree with the company's action that harmed them by requesting the company to purchase its shares at a reasonable or market price. / Penelitian ini mengkaji bagaimana kepatuhan terhadap ketentuan prosedur formal mengenai penyelenggaraan serta pengambilan keputusan RUPS yang sah dan juga ketentuan mengenai hak memesan saham terlebih dahulu atau pre-emptive rights adalah merupakan hal yang penting untuk diperhatikan guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan prosedur formal mengenai penyelenggaraan RUPS yang sah serta hak memesan saham terlebih dahulu dapat menyebabkan kerugian terhadap kepentingan hukum pemegang saham minoritas, khususnya kepentingan untuk melaksanakan hak preemptive rights-nya serta mencegah terjadinya dilusi persentase kepemilikan sahamnya dalam perseroan terbatas. Kepentingan hukum pemegang saham minoritas adalah untuk mengamankan jumlah persentase minimum kepemilikan sahamnya dalam suatu perseroan terbatas, mengingat hak-hak tertentu yang diberikan secara khusus oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas kepada pemegang saham minoritas adalah dengan ketentuan batasan kepemilikan saham paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari total seluruh saham dalam perseroan terbatas. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan adalah dengan mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Pemegang saham minoritas juga dapat menggunakan haknya untuk keluar atau exit dari perseroan ketika tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikannya dengan meminta perseroan agar membeli sahamnya dengan harga yang wajar atau harga pasar.