Notary, in the field of Limited Company (Ltd) has an important role since the process of establishing Ltd, to the process of running a Ltd, until the dissolution of the Ltd. For a Ltd to functions properly, an organ is needed. One of the organs in Ltd is the General Meeting of Shareholders (GMS). Under Indonesian Law, every decision of the meeting must be made in to a summary. Notaries are responsible in the case where the summary are made before or by a Notary. Therefore, a notary can be held accountable if there is an error found in the form of Notarial deeds. The research method used is a normative juridical research method. This is a method that refers to written or positive legal regulations and other legal materials related to the problem and also done by using Qualitative approach. The purpose of this research and writing is to find out how the role of the notary in making a GMS summary of Events in a Limited Company related to the Decision of Tangerang District Court Number: 1582 / Pid.B / 2017 / PN.Tng. In addition to knowing how the responsibility and legal consequences for the notary when the GMS summary deed is made contains false information. In the event of a Unlawful Act, a Notary may be asked to do Civil, Administrative and Criminal Accountability. The notary can be sued for compensation, the appointment letter given by the Minister of Law and Human Rights to the Notary can be revoked and the Notary can be withdrawn from his position, and can be sued in accordance with the elements in the Criminal Code (KUHP) if the Notary is proven not professional in carrying out his position. / Notaris berperan penting dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) sejak dari proses pendirian, proses menjalankan, hingga pada saat pembubaran PT. agar suatu PT berfungsi dengan baik, dibutuhkan organ. Salah satunya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan peraturan-perundangan, setiap keputusan rapat harus dibuat risalahnya. Notaris bertanggung jawab dalam hal risalah tersebut dibuat dihadapan maupun oleh Notaris. Oleh karenanya apabila terjadi kesalahan dalam akta, notaris bisa dituntut pertanggungjawabannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Yakni metode yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif dan bahan bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan, serta dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian dan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan notaris dalam pembuatan suatu Akta Berita Acara (BA) RUPS dalam Perseroan Terbatas terkait Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1582/Pid.B/2017/PN.Tng. selain itu juga untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan akibat hukum bagi notaris ketika akta BA RUPS yang dibuat mengandung keterangan palsu. Dalam hal terjadi Perbuatan Melawan hukum, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara Perdata, Administrasi, maupun Pidana. Notaris dapat digugat untuk mengganti kerugian, Surat pengangkatan yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris dapat dicabut dan Notaris dapat diberhetikan dari jabatannya, serta dapat digugat sesuai dengan pemenuhan unsur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila Notaris terbukti tidak professional dalam menjalankan jabatannya.