Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu cara atau prosedur yang dapat dilakukan oleh debitor untuk menghindari terjadinya kepailitan, dengan memberi kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangutangnya. Pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi sejak pandemi covid 19 semakin meningkat.Permohonan tersebut sebagian besar diajukan oleh para pemegang polis yang sudah jatuh tempo sebagai akibat gagal bayar perusahaan asuransi atas pembayaran klaim. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Siapakah yang berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian” dan “Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang tidak dimohonkan oleh Otoritas Jasa Keuangan”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung studi kasus, yaitu putusan PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna. Berdasarkan hasil penelitian, putusan PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juncto UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, karena secara legal standing, permohonan tersebut diajukan oleh pihak yang tidak berwenang, yaitu bukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu terhadap putusan PKPU tidak tersedia upaya hukum apapun. Oleh karena itu, menurut penulis seyogyanya terhadap permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang diajukan oleh pihak selain OJK, wajib ditolak oleh Pengadilan Niaga dan pengaturan terkait tidak adanya upaya hukum atas putusan PKPU ini perlu untuk dikaji kembali / Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is one of the ways or procedures that can be carried out by debtors to avoid bankruptcy, by providing an opportunity for debtors to restructure their debts. PKPU applications for insurance companies have been increasing since the COVID-19 pandemic. These applications are mostly submitted by policyholders who are past due as a result of the insurance company's default on claim payments. The problems in this study are "Who is authorized to apply for PKPU against insurance companies with the enactment of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance" and "What legal remedies can be taken against PKPU decisions against insurance companies that are not requested by the Service Authority Finance". This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach supported by case studies, namely the decision of PKPU PT. Kresna Life Insurance. Based on the research results, the decision of PKPU PT. Kresna Life Insurance is not in accordance with the provisions in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU in conjunction with Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, because legally standing, the application was submitted by an unauthorized party, namely not the Financial Services Authority (OJK). Meanwhile, there is no legal remedy for the PKPU decision. Therefore, according to the author, the PKPU application against insurance companies submitted by parties other than OJK must be rejected by the Commercial Court and the regulation regarding the absence of legal remedies for this PKPU decision needs to be reviewed.