This research will discuss the general notion of creditor’s rights protection regarding an execution of shares under lien. The author identifies an issue of uncertainty concerning a creditor’s rights to execution of security object in the event of debtor’s default and its regulation in Indonesia. One issue that exemplifies this notion is that the law itself granted both parties to defend their rights equally, when it should not. A default by the debtor means that the debtor failed to live up to its obligations agreed upon in the main agreement, thus grants its right to the creditor to execute the pledge object given, yet the execution still may cause possible disputes to the creditor. This research will focus on discussion and explanation towards the regulation of security law, shares as a movable goods, and its implementation in the agreement, as well as its execution in the event of default both as predefined by the law and how it should be. The analysis will consist of a discussion between jurists, legal views, and notions towards a creditor’s rights in executing its security object to be brought against the statutory law analysis. Through the normative perspective, this research comes into the conclusion that putting shares under lien as a security object needs to be regulated for a more specific and elaborative manner to reach clarity in a new statutory law, since its provisions lie under the Indonesian Civil Code. However, the understanding of each individual concept lacks foundational framework apart from the existing phrases of articles. / Penelitian ini akan membahas pengertian umum tentang perlindungan hak-hak kreditur atas eksekusi saham yang digadaikan. Penulis mengidentifikasi masalah ketidakpastian mengenai hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan dalam hal debitur wanprestasi dan peraturannya di Indonesia. Salah satu isu yang mencontohkan gagasan ini adalah bahwa hukum itu sendiri memberikan kedua belah pihak untuk membela hak-hak mereka secara setara, padahal seharusnya tidak. wanprestasi oleh debitur berarti debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya yang diperjanjikan dalam perjanjian pokok, sehingga memberikan haknya kepada kreditur untuk mengeksekusi benda gadai yang diberikan, namun pelaksanaannya masih dapat menimbulkan kemungkinan perselisihan bagi kreditur. Penelitian ini akan fokus pada pembahasan dan penjelasan terhadap pengaturan hukum jaminan, saham sebagai barang bergerak, dan implementasinya dalam perjanjian, serta pelaksanaannya jika terjadi wanprestasi baik yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun bagaimana seharusnya. Analisis akan terdiri dari diskusi antara ahli hukum, pandangan hukum, dan pengertian terhadap hak kreditur dalam mengeksekusi objek jaminannya untuk dibawa terhadap analisis hukum perundang-undangan. Melalui perspektif normatif, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa penjaminan saham sebagai objek jaminan perlu diatur secara lebih spesifik dan elaboratif untuk mencapai kejelasan dalam undang-undang perundang-undangan yang baru, karena ketentuannya diatur dalam KUHPerdata. Namun, pemahaman masing-masing konsep individu tidak memiliki kerangka dasar terlepas dari frasa artikel yang ada.