Indonesia as one of the developing countries has the potential economic growth, which increases in recent years. This view is in line with the Indonesian’s per capita income. The business players are competing to develop their business. To develop their business, the business players are increasing their capital through credit loan by providing securities to the creditors. Along with the provision of the security as the legal protection, Indonesia also provide legal protection in a form of bankruptcy institution under the commercial court, which would serve as security provider to the creditors to ensure that the debtors are not going to trick the creditors and shall remain liable to the creditors. The bankruptcy institution will conduct executory seizure (sita jaminan) over all of the debtor’s assets and appoint a curator to maintain all of the bankrupt debtor’s assets, which will be used for the repayment of the debt to creditors. The issue addressed in this thesis related with the existence of an absolute power of attorney to sell (surat kuasa jual mutlak) in the practice of debts. If the debtor provides the absolute power of attorney to sell to the creditor, then it is the curator’s legal remedy to protect the bankrupt debtor’s assets related with the assignment of land and building based on such absolute power of attorney to sell. To address this issue, the research is conducted based on the normative legal information, the used data is the secondary data obtained from primary law. The secondary data is analyzed in qualitative, and the conclusion is made with deductive method. Based on the Instruction of the Domestic Affair Minister No. 14 of 1982, the use of absolute power of attorney to sell is not allowed for the purpose of change of ownership of the secured land and building, however, in practice, many people still used it based on the agreement of the parties. The conclusion of this thesis is that the using of the absolute power of attorney to sell is a violation of the law, hence, Indonesia should have more explicit regulation that control the restrictions of the absolute power of attorney to sell. / Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, pandangan ini sejalan dengan pendapatan per kapita warga negara Indonesia. Para pelaku usaha pun berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya, untuk melakukan hal tersebut pelaku usaha akan meningkatkan modalnya salah satu caranya melakukan kredit yang diiringi dengan memberikan jaminan kepada kreditor. Bersamaan dengan adanya jaminan sebagai kepastian hukum, Indonesia juga memberikan perlindungan hukum yang berwujud lembaga kepailitan yang berada pada Pengadilan Niaga sebagai suatu Lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua kreditor. Dalam Lembaga kepailitan akan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit yang selanjutnya pengadilan menujuk kurator untuk mengurus harta debitor pailit yang nantinya harta tersebut digunakan sebagai pelunasan utang kepada para kreditor. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah Kedudukan Surat Kuasa Jual Mutlak dalam praktek utang piutang, apabila debitor memberikan kuasa jual mutlak kepada kreditor, maka Upaya hukum Kurator guna melindungi aset debitor pailit terkait dengan pengalihan tanah dan bangunan berdasarkan surat kuasa jual mutlak. Untuk menjawab permasalahan, dilakukan penelitian secara yuridis normatif, data yang digunakan data sekunder bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif, penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1982 penggunaan Surat Kuasa Jual Mutlak telah dilarang penggunaannya dalam hal pencatatan balik nama atas tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan, akan tetapi penggunaanya masih sering digunakan dengan dasar adanya kesepakan para pihak yang berpedoman pada hukum perjanjian. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat kuasa jual mutlak pengunaanya saat ini sebagai suatu penyelundupan hukum, sehingga sudah semestinya ada aturan perundang-undangan yang lebih tegas mengatur batasan-batasan surat kuasa jual mutlak.