Bankruptcy is held in order to give benefit and legal protection towards creditors in ensuring the fulfillment of creditors’ rights upon the division of bankruptcy estate, therefore the application of regulations regarding bankruptcy shall be able to accommodate the sense of justice for all creditors. Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy classifies several types of creditors, such as preferential creditors and creditors with mortgage rights. Secured creditors, in this case creditors with mortgage rights, which possess legal protection based on the principle of droit de preference and droit de suite should have been able to obtain the repayment of their rights, while in reality, protection in the division of bankruptcy estate towards creditors with mortgage rights does not give a maximum result in case of juxtaposed with the state as preferential creditor based on tax regulation, which require to fulfill the repayment of debtor tax arrears, where the sale of bankruptcy estate is not sufficient. Claims from those two creditors are examined through legal actions provided by bankruptcy regulations, which in deciding such case, law enforcement solely stick to the principle of legal certainty or also consider the principle of justice for both creditors. This thesis utilizes normative judicial research because it emphasizes on research literature, which is in essence researching principles of laws, the system of law, and the synchronization of law by way of analyzing them. / Kepailitan diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan hukum kepada para kreditor untuk menjamin pemenuhan hak-hak para kreditor, atas pembagian boedel pailit, untuk itu penerapan aturan-aturan kepailitan harus dapat mengakomodir rasa keadilan bagi semua kreditor. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan menggolongkan adanya beberapa kreditor yang diantaranya memiliki hak istimewa dan hak diutamakan. Kreditor Separatis dalam hal ini yang diantaranya merupakan kreditor pemegang hak tanggungan yang memiliki perlindungan hukum berdasarkan asas droit de preference dan droit de suite seharusnya dapat memperoleh pelunasan hak-haknya, namun dalam kenyataanya perlindungan dalam pembagian boedel pailit terhaap kreditor separatis tidak memperoleh hasil yang maksimal dalam hal disandingkan dengan negara sebagai kreditor pemegang hak istimewa berdasarkan peraturan perpajakan meminta pelunasan tunggakan pajak debitor.dimana penjualan boedel pailit tidak mencukupi. Klaim dari kedua kreditor tersebut diuji melalui upaya-upaya hukum yang disediakan oleh peraturan-peraturan kepailitan, dimana dalam memutuskan perkara tersebut para penegak hukum berpegang semata-mata pada prinsip kepastian hukum atau juga mempertimbangkan prinsip keadilan bagi kedua kreditor. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas- asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya.