In the beginning, Motor Tricycles (bentor) were private transport, then developed into public transport which had long been operating in various districts / cities in Indonesia. Unfortunately, the presence of “bentor” was not followed by the existence of legal regulations in each region to accommodate the existence of “bentor” in the area. Medan City and Pematangsiantar City in North Sumatra Province are one example of a region with a large number of “bentor” which operating on the roadway. Many people there depend their lives on the existence of “bentor”, not only being the “bentor’s” owner / driver itself, but “bentor” is needed by the community to support inadequate transportation facilities and systems. One of region that has accommodated and managed the operation of “bentor” is Tebing Tinggi City in North Sumatra Province by issued the Regional Regulation of Tebing Tinggi City Number 3 Year 2007 concerning Company Establishment Permit Levies and Motor Tricycles Operations. The Regional Regulation was established based on Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Transportation. This thesis will discuss about existence of “bentor” which is needed by the community as well as the government in fulfilling the needs of transportation facilities and creating employment opportunities for its citizens. This thesis also discusses if the government wants to make a Regional Regulation concerning the operation of “bentor” based on Law Number 22 Year 2009. / Pada awalnya, becak motor (bentor) merupakan angkutan pribadi, kemudian berkembang menjadi angkutan umum yang sudah lama beroperasi di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Sayangnya, kehadiran bentor tersebut tidak diikuti dengan keberadaan peraturan hukum di setiap daerah guna mengakomodir keberadaan bentor di daerah tersebut. Wilayah Kota Medan dan Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu contoh wilayah dengan jumlah bentor yang cukup banyak beroperasi di jalan raya. Banyak masyarakat di sana menggantungkan hidupnya dengan keberadaan bentor, bukan saja menjadi pemilik/pengemudi bentor itu sendiri, akan tetapi bentor dibutuhkan masyarakat guna menunjang sarana dan sistem transportasi yang belum memadai. Salah satu wilayah yang telah mengakomodir dan mengatur pengoperasian becak motor adalah Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak Motor. Peraturan Daerah tersebut dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tulisan ini akan membahas bagaimana eksistensi becak motor yang dibutuhkan masyarakat juga pemerintah dalam mencukupi kebutuhan sarana transportasi dan mencipatakan lapangan kerja bagi warganya. Tulisan ini juga membahas bila pemerintah hendak membuat Peraturan Daerah tentang pengoperasian bentor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.