Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam pailit serta mengetahui kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili gugatan sehubungan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas dalam Pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang kemudian memberikan gambaran tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas dalam pailit sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dirubah terakhir dengan Pasal 109 Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan kewenangan Pengadilan Niaga mengadili Hasil Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Sehingga data dari hasil studi kepustakaan tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan ternyata meskipun suatu Perseroan Terbatas dalam status pailit namun pemegang sahamnya tetap dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pengadilan Niaga berwenang mengadili gugatan sehubungan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatasdalam pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang./ The purpose of this study was to determine the procedures for implementation of Amandment to Articles of Association General Meeting of Shareholders in a Limited Liability Company in Bankruptcy and to find out the authority of the Commercial Court in examining and adjudicating lawsuits in connection with the results of the General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company in Bankruptcy based on a court verdict that has permanent legal force. (inkracht van gewijsde) which then provides an overview of the procedures for the implementation of the General Meeting of Shareholders in a Limited Liability Company in bankruptcy pursuant to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as last amended by Article 109 of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation and the authority of the Commercial Court to adjudicate the results of the General Meeting of Shareholders in accordance with Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations based on a verdict that has permanent legal force. The method used in this thesis is a normative legal research method, which is a type of legal research that uses secondary data which is carried out by conducting library research. So that the data from the results of the literature study is processed and analyzed so that it can produce conclusions. The results of this study indicate that even though a Limited Liability Company is in bankruptcy, its shareholders can still hold a General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 20 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and the Commercial Court is authorized to adjudicate lawsuits in connection with the results of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companies in bankruptcy as stipulated in Article 3 paragraph 1 of Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.