The rapid development of technology and information in the 21st century is touted as a digital revolution that has an implication. for the habits or patterns of society behaviour in the digital era today. Digitalization is supported by the latest of devices that can connect to the internet. Easy access with the support of adequate and affordable devices, has an impact on the increasing number of internet users. The Internet is also a major means of providing space for many activities such as the exchange of information and as a platform of transactional trading through electronic systems. In Indonesia the development of the Internet as a transactional platform of commerce or popular term is e-commerce is experiencing rapid development. Ease of access to acquire an item/goods are become easier, thus increasing the number of consumers and a means to generate profits for entrepreneurs both individuals or entities. In the midst of e-commerce euphoria, the Government observes that entrepreneurs involved in e-commerce transactions can enjoy the benefits of profit without being taxed. The government is aware of this phenomenon, the need for new regulations to regulate taxes in e-commerce which then becomes the focus of the problem in this study is what kind of tax provisions are appropriate to be imposed in trade through electronic systems and how the tax provisions apply to the entrepreneur in e-commerce in accordance with the principle of justice. This study uses a type of normative research that focuses on data obtained from positive legal rules or norms and becomes the main reference material in this study. Therefore, this normative legal research is a study within the framework of know-how in the law. On that basis, answering the problems in this study will be analyze based on the taxation provisions in Indonesia, which are contained in Law No. 16 of 2009 concerning General Provisions on Taxation, Law No. 42 of 2009 concerning Value Added Tax, and Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax and its derivative regulations. / Perkembangan pesat teknologi dan informasi di abad ke-21 ini, disebut-sebut sebagai revolusi digital yang memberikan implikasi terhadap kebiasaan atau pola perilaku masyarakat di era digital saat ini. Digitalisasi didukung dengan kemutakhiran dari perangkat-perangkat yang dapat terhubung dengan internet. Mudahnya akses dengan didukung perangkat yang sudah memadai dan terjangkau, maka memberikan dampak pada meningkatnya jumlah pengguna internet. Internet ini juga merupakan sarana utama yang memberikan ruang untuk melakukan kegiatan banyak hal diantaranya adalah pertukaran informasi dan sebagai media transaksional perdagangan melalui sistem elektronik. Di Indonesia perkembangan internet sebagai media transaksional perdagangan atau istilah populernya adalah e-commerce sedang mengalami perkembangan yang pesat. Kemudahan akses memiliki suatu barang menjadi lebih mudah, sehingga meningkatkan angka konsumen dan menjadi sarana untuk menghasilkan keuntungan bagi para pengusaha baik individu atau badan. Di tengah euforia ecommerce, Pemerintah mengamati bahwa pengusaha yang terlibat dalam transaksi e-commerce dapat menikmati hasil keuntungan tanpa dikenakan pajak. Pemerintah sadar atas fenomena itu, diperlukannya peraturan baru untuk mengatur pajak di dalam e-commerce yang kemudian menjadi fokus permasalahan di penelitian ini yaitu ketentuan pajak seperti apa yang tepat untuk dikenakan di dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan bagaimana pelaksanaan dari ketentuan pajak tersebut terhadap pengusaha di dalam e-commerce yang sesuai dengan azas keadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menitikberatkan terhadap data yang didapatkan dari aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif ini merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Atas dasar itu, menjawab permasalahan di dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan pada ketentuan perpajakan di Indonesia yaitu yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta turunan peraturannya.