The process of a limited liability company to be able to go public by first conducting an Intial Public Offering (IPO) to become an Issuer in the stock takes time and long enough process, and the cost is great that in this era some companies prefer to go public into the stock through back door or backdoor listing through reverse takeover, ie a limited liability company that takes over the company openly and then an open company will change its business as a closed company. This has the potential to harm the public as a shareholder in a public company. The formulation of the problem that limits the discussion of this research is related to how the regulation of Reverse Takeover without going through the IPO process in the prevailing laws and regulations and how the legal protection of the public company's shareholders due to reverse takeover without going through the IPO. In this research, data collection is done by using normative juridical approach, hence data used is secondary data with primary law material, secondary, and non-law with technique of collecting data in the form of literature study. The data analysis technique used by writer is prescriptive and descriptive. From the results of this study, it can be concluded that the practice of reverse takeover without going through the IPO process there is no firm rules yet governing it in Indonesia and related to the legal protection of shareholders of public companies, after analyzed using the principles of Good Corporate Governance can be seen that required the rule of law it is certain to guarantee the legal protection of the shareholders of the public company that conducts reverse takeover without going through the IPO process. / Proses sebuah perusahaan tertutup untuk dapat go public dengan terlebih dahulu melaksanakan Intial Public Offering (IPO) guna menjadi Emiten di bursa membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang, serta biaya yang besar sehingga di era sekarang ini beberapa perusahaan go public lebih memilih masuk ke bursa lewat pintu belakang atau backdoor listing. Salah satunya melalui cara reverse takeover, yaitu perusahaan tertutup yang mengambilalih perseroan terbuka yang sudah terdaftar di pasar modal, untuk kemudian perusahaan terbuka yang sudah diambilalih akan merubah kegiatan usahanya sebagaimana perseroan tertutup. Hal ini berpotensi merugikan masyarakat sebagai pemegang saham dalam perseroan publik. Rumusan masalah yang menjadi batasan dalam melakukan pembahasan penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana pengaturan tentang Reverse Takeover tanpa melalui proses IPO dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham perusahaan terbuka akibat Reverse Takeover tanpa melalui IPO. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah preskriptif dan deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Praktik reverse takeover tanpa melalui proses IPO belum ada aturan tegas yang mengaturnya di Indonesia dan terkait dengan perlindungan hukum para pemegang saham perseroan terbuka, setelah dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dapat diketahui bahwa diperlukan aturan hukum pasti untuk menjamin perlindungan hukum terhadap para pemegang saham perseroan terbuka yang melakukan reverse takeover tanpa melalui proses IPO.