Pada penulisan tesis ini akan dibahas tentang perbuatan melawan hukum pembatalan akta hibah atas harta bersama tanpa persetujuan isteri. Hal ini dilatarbelakangi karena peralihan harta bersama dalam perkawinan melalui hibah harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya masih sering ditemukan kelalaian dan ketidak hati-hatian sehingga dalam melakukan perbuatan hukumnya, terutama dalam pembuatan akta hibah menimbulkan kerugian bagi salah satu pihaknya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemenuhan unsur perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II terkait pembuatan akta hibah atas harta bersama yang dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan istri adalah tidak benar karena PPAT Dianggap tidak berhati hati dalam menjalankan jabatannya dan PPAT. Dapat dikenakan sanksi perdata karena akta hibah yang seharusnya memiliki kekuatan hukum yang sempurna menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan hukum di bawah tangan, atau dinyatakan batal dan / atau batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum. Selain itu PPAT juga dituntut untuk selalu menjalankan prinsip kehati-hatian. Sedangkan sanksi berdasarkan Kode Etik PPAT, yaitu sanksi yang dapat dikenakan terhadap PPAT juga ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik PPAT. / In the writing of the thesis will be discussed about committed an illegal action legal cancellation grant certificate on the estate wife together without approval. Transitional was triggered because wealth together in of marriage by a grant has to do with the agreement of both sides. This is because pursuant to article 36 verse ( 1 ) the legislation number 1 in 1974 about the marriages Is about wealth with , husband or wife can act with the agreement of both sides . But in fact still often found negligence and the principle of prudence that in so deed the law, particularly in Grant certificate causes loss for one of his side. In this research the use writers the methodology literature and used the legislation. The Research, Concluded that the fulfillment element legal actions conducted by defendant I and defendant II Related certificate grant of property joint be transferred to another party without the consent wife is not correct because PPAT are not the principle of prudence in running his position and PPAT . Civil may be penalized because the deed grants that supposed to have legal force that is perfect to be a deed which only have legal force under the arms, Or declared void and / or null or void Based on the decision of which the court has already having the force of law. In addition PPAT must be to would always run the principle prudence, While sanctions on codes of conduct PPAT The sanctions that can be imposed on PPAT also set in Article 6 verse ( 1 ) PPAT code of conduct.