The development of the someone business is directly causing an increase the capital requirement, which may result in a debt-related relationship between the debtor with the creditor. Where the consequences of the debt-related relationship is the debtor required to pledge the object that belongs to the debtor, this research discuss about stock and pledge as a right that binds the object. This research also discuss about the rules of the mortgage regulation in Indonesia, which until now, its still regulated in Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, and particularly related to shares of stock are discussed slightly in Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). In addition, in this research discuss how the creditor's rights as a stock pledge holder whose the execution process by the parate executie methode. This research is motivated by the pros and the cons related to the process of execution of stock pledge through parate executie and general auction which begins with the approval (fiat) of judges, among experts and law practitioners. This research also tries to provide the solutions by asserting that stock pawn settlement will be more effective by public auction that begins the judge's judgment (fiat). Although this method takes more time and cost than parate executie, and the public auctions must go through a few auction stages, but on the one hand the public auction will be more legally effective, because the legal certainty of the parties is more obvious decision of previous judges), especially related to the debtor's status, because the default status of the debtor is a startline to the execution process. So the risk faced by creditors will be smaller, because the possibility of debtors to sue the creditor fairly small. Whereas, if settled through parate executie, the time and cost are shorter and cheaper, but because the legal process is also shorter (including allowing the disclaimer of the judge), it will be more risky for the creditor, where the risk is caused by the debtor claiming on the process of execution of pawnshops fairly high, which consequently will take time and other costs that should not need to be issued. / Perkembangan usaha seseorang berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan modal yang diperlukan, sehingga dapat menimbulkan hubungan utang-piutang antara yang bersangkutan dengan dengan pihak lain. Dimana akibat dari hubungan utang-piutang tersebut, debitur diharuskan untuk menjaminkan suatu objek miliknya, dimana dalam penelitian ini objek yang dijaminkan adalah saham, dan gadai sebagai hak yang mengikat objek tersebut. Penelitian ini, membahas bagaimana peraturan-peraturan terkait gadai yang ada di Indonesia, dimana hingga saat ini diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan khususnya terkait gadai saham dibahas sedikit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Selain itu, pada penelitian ini membahas bagaimana hak-hak kreditur sebagai pemegang hak gadai saham yang proses eksekusinya menggunakan etode parate executie. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pro-kontra terkait proses eksekusi gadai saham melalui parate executie dan lelang umum yang diawali dengan persetujuan ( fiat) hakim, dikalangan ahli dan praktisi hukum hingga saat ini. Penelitian ini juga mencoba untuk memberikan solusi dengan menegaskan bahwa penyelesaian gadai saham akan lebih efektif dengan cara lelang umum yang diawali penetapan ( flat) hakim. Walaupun cara ini memakan waktu dan biaya yang lebih banyak daripada eksekusi melalui parate executie, karena lelang umum harus melalui tahap-tahap lelang yang tidak sedikit, namun disatu sisi lelang umum akan lebih efektif secara hukum, karena kepastian hukum para pihak lebih jelas (karena ada putusan hakim sebelumnya), terlebih terkait status debitur yang wanprestasi, yang dimana status wanprestasi debitur ini menjadi tolak ukur dapat atau tidaknya eksekusi gadai saham dilaksanaka. Sehingga resiko yang dihadapi oleh kreditur akan lebih kecil, karena kemungkinan debitur untuk menggugat kreditur terbilang kecil. Sedangkan apabila diselesaikan melalui parate executie, secara waktu dan biaya lebih singkat dan murah, tetapi karena proses hukum yang terbilang lebih singkat (termasuk dimungkinkannya peniadaan persetujuan ( flat) hakim, maka akan lebih beresiko bagi kreditur, yang dimana resiko tersebut ditimbulkan oleh debitur yang menggugatan atas proses eksekusi gadai saham terbilang tinggi, yang akibatnya akan memakan waktu dan biaya lain yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan.