When exercising the authority to supervise financial services activites based on Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Indonesian Financial Services Authority (OJK) use Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2018 tentang Pembentukan Peraturan di Otoritas Jasa Keuangan as their legal basis. Not only in making rules related to financial services activites such as Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). But also in planning, monitoring and evaluating existing rules which OJK already published. Despite Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2018 tentang Pembentukan Peraturan di Otoritas Jasa Keuangan does not mention any obligation for OJK to conduct impact analysis explicitly during their process in planning, making, monitoring and evaluating POJK. And OJK itself already face several difficulities to make regulation which effective and efficient enough to respond the need of financial service industries. Based on that situations, this legal research was conducted to find legal aspects on the planning, making and evaluation process of POJK and how impact analysis can be used to answer several regulatory problems in OJK in order to increase the effectiveness of POJK. / Dalam melaksanakan kewenangannya di bidang pengawasan terhadap aktivitas jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK menggunakan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2018 tentang Pembentukan Peraturan di Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu dasar hukum tindakannya. Tidak hanya untuk pembuatan peraturan belaka. Melainkan juga dalam hal merencanakan serta monitoring dan evaluasi berbagai macam peraturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Meskipun Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2018 tentang Pembentukan Peraturan di Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan suatu kewajiban bagi OJK untuk melakukan suatu kajian berbasis dampak kebijakan pada saat merencanakan, membuat dan melakukan monitoring serta evaluasi. Padahal dalam praktik, OJK pun seringkali mengalami kesulitan dalam membuat suatu peraturan yang dapat menjawab kebutuhan dari para pelaku usaha di bidang industri jasa keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian hukum ini dilakukan untuk menemukan aspek hukum terkait proses perencanaan, pembuatan, monitoring dan evaluasi POJK dan bagaimana analisa dampak kebijakan dapat digunakan untuk menjawab persoalan terkait pembuatan peraturan di OJK dalam rangka meningkatkan efektivitas dari POJK tersebut.