Islamic banking regulations have experienced a number of stages and processes that have been passed in the constellation of national legal politics. The regulation and implementation of Islamic banking in Indonesia is associated with legal politics. It can be seen from the substance of the legislation issued in the era before and after the the regulation of Islamic banking. The aim of this study is to examine and analyze the regulation and implementation of Islamic sharia principles in realizing social justice in Indonesia in the era before and after the the regulation of Islamic banking. The relevant data were collected and analyzed based on statute approach and conceptual approach. The results of the study show that there is no regulation of Islamic Banking starting from a dispute resolution mechanism that can occur between a customer and a Sharia Bank especially regarding a judicial institution that is responsible for taking care of the dispute. In addition, the implementation of the quality of human resources and sharia banking products is required to implement and have competence that is not only in the banking sector, but also includes aspects of sharia in banking practices. From the results of these studies, it can be concluded that the regulation of Islamic banking is a response to the development of the Islamic banking industry that requires legal certainty and legal justice in a clear regulation. In the policy of legal enactment, Islamic banking regulations are believed to provide benefits and benefits to the people of Indonesia and are seen to be in line with the objectives of the national economy in realizing social welfare in Indonesia. / Regulasi perbankan syariah telah mengalami sejumlah tahapan dan proses yang telah dilalui dalam konstelasi politik hukum nasional. Pengaturan dan pelaksanaan tentang perbankan syariah di Indonesia dikaitkan dengan politik hukum.Dapat dilihat dari substansi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada era sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan serta pelaksanaan prinsip syariah perbankan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia pada era sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa belum adanya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mulai dari mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat terjadi antara nasabah dan Bank Syariah terutama rnengenai lembaga peradilan yang bertanggung jawab mengurus tentang sengketa tersebut. Selain itu dalam pelaksanaannya diperlukan peningkatan kualitas SDM maupun produk perbankan syariah harus rnemadai dan memiliki kompetensi yang tidak hanya di bidang perbankan, tetapi mencakup pula aspek syariahnya dalam praktik perbankan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi perbankan syariah merupakan respons atas perkembangan industri perbankan syariah yang membutuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam suatu regulasi yang jelas. Dalam kebijakan keberlakuan hukum, regulasi perbankan syariah diyakini memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dan dipandang sejalan dengan tujuan ekonomi nasional dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.