The purpose of researching land disputes by closing people's access roads using portals unilaterally in Karo Land, the first purpose is to find out from a legal point of view regarding road closures unilaterally. The second goal is to find out the settlement of the land dispute of community road closure based on Decision No. 34/Pdt.G/2020/PN Kbj. This research method was conducted using the normative law research method. This study was conducted by analyzing the Kabanjahe District Court Decision with the aim of understanding the legal adjustment with its application to the case of land issues that are one-sided. Data used in the form of primary data are data obtained by the author to answer questions on scripting research along with secondary data obtained through books related to research objects, journals, rulings and legislation. The result of researching the land dispute by closing down the access road of the community using the portal unilaterally in Karo Land, the first is the ownership of the land right that occurred to both sides of which one side felt wrong. In general land issues concern social aspects. Land disputes can be settled in court and out of court. Acts against the law constitute unlawful acts that result in harm to others. The aquo verdict researched by the author is that there are residents who have suffered loss both materially and immaterially due to unilateral road closures using gates and portals. The second is the residents who negotiated by indemnifying the Defendants, but no agreement was reached between the two parties. Therefore the residents filed their lawsuit with the Kabanjahe District Court to get justice. The Panel of Judges granted the Plaintiffs' lawsuit asking to dismantle or open the cover of Gang Asam Trimurti Road (object of case) so that it returned to its original state so that it could be used by the Plaintiffs and/or anyone else. Through the lawsuit, the Kabanjahe District Court should be able to immediately execute the ruling so that the ruling can be legal, considering that the road is in common interest rather than in private interests./ Tujuan penelitian sengketa tanah dengan menutup akses jalan masyarakat menggunakan portal secara sepihak di Tanah Karo, tujuan pertama adalah untuk mengetahui dari sudut pandang hukum mengenai penutupan jalan secara sepihak. Tujuan kedua untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah penutupan jalan masyarakat berdasarkan Putusan No. 34/Pdt.G/2020/PN Kbj. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan tujuan agar dapat memahami penyesuaian hukum dengan penerapannya pada kasus permasalahan tanah yang dtitutup secara sepihak. Data yang digunakan berupa data primer yaitu data yang didapatkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan pada penelitian skripsi beserta data sekunder yang didapatkan melalui buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, putusan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian sengketa tanah dengan menutup akses jalan masyarakat menggunakan portal secara sepihak di Tanah Karo yang pertama adalah kepemilikan hak atas tanah yang terjadi atas kedua belah pihak yang salah satu pihaknya merasa dirugikan. Secara umum permasalahan tanah menyangkut aspek sosial. Sengketa tanah dapat diselesaikan di pengadilan dan di luar pengadilan. Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Putusan aquo yang diteliti oleh penulis terdapat warga yang mengalami kerugian baik secara materil dan immateril akibat penutupan jalan secara sepihak menggunakan gerbang dan portal. Yang kedua adalah warga yang melakukan negosiasi dengan memberikan ganti rugi kepada Para Tergugat akan tetapi tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Oleh sebab itu warga mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mendapatkan keadilan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat yang meminta agar membongkar atau membuka penutup Jalan Trimurti Gang Asam (objek perkara) sehingga kembali kepada keadaan semula agar dapat digunakan oleh Para Penggugat dan/atau siapapun. Melalui gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe seharusnya dapat segera melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut sehingga putusan tersebut dapat berkekuatan hukum tetap, mengingat jalan tersebut merupakan kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi.