Pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kesalahan penangkapan (error in persona) ditinjau dari kode etik kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Silitonga, Chelsy (2022) Pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kesalahan penangkapan (error in persona) ditinjau dari kode etik kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bachelor thesis, Universitas Pelita Harapan.

[img]
Preview
Text (Title)
Title.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (239kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Abstract)
Abstract.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (398kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ToC)
ToC.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (685kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter1)
Chapter1.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB) | Preview
[img] Text (Chapter2)
Chapter2.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (2MB)
[img] Text (Chapter3)
Chapter3.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB)
[img] Text (Chapter4)
Chapter4.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (4MB)
[img] Text (Chapter5)
Chapter5.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (396kB)
[img]
Preview
Text (Bibliography)
Bibliography.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (705kB) | Preview
[img] Text (Appendices)
Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (4MB)

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of responsibility of the Indonesian National Police investigators in the occurrence of arresting error (error in persona) in terms of the Police Code of Ethics and Criminal Procedure Code for wrong arrests (error in persona) that is done by National Police (Polri) investigator The research method that is used by the author in this study is a normative legal research method using primary data as research material to examine the entire facts and legal problems that occur in social life accompanied by laws and regulations relating to titles, secondary legal materials in the form of views on legal doctrines, as well as supporting materials in the form of books, journals, articles and official websites to strengthen or clarify the data that has been obtained from primary legal materials. The results of the study stated that according to the Polri investigator in the occurrence of arresting error (error in persona) in terms of the Police Code of Ethics No. 14 of 2011, the actions of the Polri investigators have contained all PTDH (Respectful Dismissal) Article 21 Section 3, carrying out actions that are detrimental to the police agency and abusing authorities, resulting in the loss for a person and new whistle blower. Disciplinary sanctions is given to people who abuse authority and criminally responsible based on committing acts of violence during the investigation because already deprived the right of freedom and independence of a person who is serving a period of detance. However, the many cases of arresting error that occurred in Indonesia are not given the sanctions that incriminate the Polri investigators compare to the victims loss. In the Criminal Procedure Code No. 8 of 1981 has regulated the form of material and material accountability, but the problem is there is no synchronization between the legislation and its implementation. One of the example, there are still cases of arresting error where the victims receieved compensation after many years./ Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari penyidik Polri dalam terjadinya kesalahan penangkapan (error in perosona) yang ditinjau dari Kode Etik Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atas tindakkan salah tangkap (error in persona) yang dilakukan oleh penyidik Polri. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data primer sebagai bahan penelitian untuk mengkaji keseluruhan dari fakta-fakta maupun permasalahan hukum yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat disertai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul, bahan hukum sekunder berupa pandangan doktrin-doktrin mengenai hukum, serta bahan pendukung berupa buku-buku,jurnal, artikel dan website resmi guna memperkuat atau memperjelas data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer. Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban penyidik Polri dalam terjadinya kesalahan penangkapan (error in persona) ditinjau dari Kode Etik Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tindakkan penyidik Polri telah memuat unsur PTDH (Pemberhentian Tanpa Dengan Hormat) Pasal 21 Ayat 3 yaitu melakukan perbuatan yang merugikan instansi kepolisian dan melakukan penyalahgunaan wewenang, berakibat menimbulkan kerugian kepada seseorang dan menimbulkan tindak pidana baru. Sanksi displin diberikan untuk tindakan penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban secara pidana atas dasar perbuatan kekerasan pada saat penyidikan serta telah merampas hak kebebasan dan kemerdekaan terhadap seseorang yang telah menjalani masa tahanan. Namun banyaknya kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia tidak memberikan sanksi yang memberatkan penyidik Polri sehingga tidak setimpal dengan kerugian yang diterima oleh korban. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 telah mengatur bentuk pertanggungjawaban secara materil dan imateril namun yang menjadi permasalahan tidak adanya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan. Salah satu contoh adalah masih terdapat kasus salah tangkap dimana korban memperoleh ganti rugi setelah bertahun-tahun lamanya.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Creators:
CreatorsNIMEmail
Silitonga, ChelsyNIM3051180068cs80068@student.uph.edu
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmail
Thesis advisorBanke, RickyNIDN0112108102ricky.banke@lecturer.uph.edu
Uncontrolled Keywords: national police (polri) investigator;legal accountability;code of ethics;arresting error;criminal procedure code
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: University Subject > Current > Faculty/School - UPH Medan > Faculty of Law > 74201 - Department of Law
Current > Faculty/School - UPH Medan > Faculty of Law > 74201 - Department of Law
Depositing User: Users 18988 not found.
Date Deposited: 28 Feb 2022 00:46
Last Modified: 28 Feb 2022 00:46
URI: http://repository.uph.edu/id/eprint/46799

Actions (login required)

View Item View Item