The purpose of this study is to find out the guarantor of traders' answers to consumers in trade transactions using fraudulent tera tools. The second objective, knowing the government's efforts to supervise fraudulent use of fallow devices by traders in traditional markets. This research method uses a type of normative empirical legal research with primary data obtained from observations as well as reports in the form of unofficial documents which are then managed by the author and secondary data obtained from library materials, such as Invitation-Invitation Regulations, Ministerial Regulations, Books, Journals. The method of collecting research data is carried out with Field Study Research which has links to problems. The data analysis technique used is qualitative research. The results of the study show that traders in the traditional Medan City road market are quite responsible for the trade transactions they carry out because if there are consumers who file complaints about net weight and can prove that the net weight on the materials they buy is less than the net weight should be then they will replace or add these ingredients. The action has fulfilled the requirements of article 7 of the UUPK which states that the business actor is supposed to provide compensation or compensation to the consumer in accordance with article 4 paragraph (8) of the UUPK consumer's right to receive compensation if the goods received are not in accordance with the previous agreement. The government's efforts to supervise traders regarding anchovies are not yet maximum enough because they are done not routinely so that the results obtained are not maximum. In accordance with UUML it states that it will require traders to comply with regulated standards and in accordance with the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Regulation Number 91 of 2020 concerning the Legal Mark of 2021 article 1 paragraph (4) and Government Reproduction Number 2 of 1985 concerning exemption for tera or Re-Attacked./ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pedagang kepada konsumen dalam transaksi dagang menggunakan alat tera yang curang. Tujuan kedua, mengetahui upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemakaian alat tera yang curang oleh pedagang dalam pasar tradisional. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris normatif dengan data primer yang diperoleh dari observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penulis dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-Undangan, peraturan menteri, buku, jurnal. Metode Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan penelitian studi lapangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan ialah penelitian secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pedagang di pasar tradisional jalan bulan kota medan cukup bertanggung jawab atas transaksi dagang yang mereka lakukan sebab jika terdapat konsumen yang mengajukan keluhan mengenai berat bersih dan dapat membuktikan bahwa berat bersih pada bahan-bahan yang mereka beli kurang dari berat bersih yang seharusnya maka mereka akan menggantikan atau menambahkan bahan-bahan tersebut karena menurut para pedagang hal tersebut mereka lakukan agar para konsumen tidak kecewa dan akan menjadi langgangan para pedagang. Tindakan tersebut telah memenuhi syarat pasal 7 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha sudah seharusnya memberikan kompenasasi atau ganti rugi kepada pihak konsumen dan sesuai dengan pasal 4 ayat (8) UUPK hak konsumen adalah untuk mendapatkan kompensasi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pedagang mengenai alat tera belum cukup maksimal karena hal tersebut dilakukan tidak secara rutin sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal. Sesuai dengan UUML menyatakan bahwa akan mewajibkan pedagang untuk mematuhi standar yang telah diatur serta sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tanda Sah Tahun 2021 pasal 1 ayat (4) dan Perturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 mengenai pembebasan untuk Di tera atau Ditera Ulang.