Jumlah penduduk di Indonesia semakin bertambah banyak setiap tahun. Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, membuat potensi akan adanya pertumbuhan jumlah Wajib Pajak (WP) yang kian meningkat. Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai dengan tahun 2011 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang sepenuhnya diatur dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Kota Denpasar adalah salah satu kota yang berkembang di Indonesia dikarenakan oleh pariwisata. Efektivitas dari desentralisasi BPHTB dan PBB-P2 akan sangat membantu Kota Denpasar dalam memajukan Kota Denpasar di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Pemerintah Kota Denpasar dalam melakukan desentralisasi BPHTB dan PBB-P2 pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Subjek penelitian adalah Kepala Bidang PBB, BPHTB, dan Pendapatan Lain-lain, Seksi Data dan Informasi, dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Penelitian mendalam dilakukan dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian sebagai narasumber. Hasil penelitian dari efektivitas desentralisasi dianalisis dan dibandingkan dengan Kota Bandung. yang menerapkan waktu desentralisasi serupa dengan Kota Denpasar, dengan berdasarkan konsep benchmarking. Kesimpulan yang didapat dari penelitian adalah Kota Denpasar telah dapat melakukan desentralisasi BPHTB dan PBB-P2 dengan efektif pada PAD Kota Denpasar, hal ini dapat dibuktikan secara langsung melalui perbandingan yang tidak jauh berbeda dengan Kota Bandung yang memiliki pertumbuhan penduduk dua kali lebih besar dari Kota Denpasar / The number of population in Indonesia were always increasing within years. The increasing of the population makes the potential of tax payer in Indonesia also increasing. According to Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, from the years of 2011 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) and Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) is fully organized and utilized tax by each of local district in Indonesia. Denpasar is a growing city in Indonesia that is renowned of its tourism. The effectiveness of BPHTB and PBB-P2’s decentralization can helps Denpasar to be growing more in the future. This research aims to know the effectiveness of BPHTB and PBB-P2’s decentralization on Denpasar’s Pendapatan Asli Daerah (PAD). The research uses qualitative method. The research subject is head of division PBB, BPHTB, and other income, data and information section, and evaluation and reporting section in Dinas Pendapatan Kota Denpasar. The research uses interview method to get more specific data from the research subject as the interviewees. The research result about the effectiveness of decentralization is analyzed and benchmarked with Bandung City that applied the decentralization law at the same time with Denpasar. The research conclusion is Denpasar is effectively decentralize the BPHTB and PBB-P2 on PAD, this can be evidenced by the benchmark of the two cities, Bandung have population as twice as Denpasar, but Denpasar can make the effectivenes of each BPHTB and PBBP2 on PAD slightly different with Bandung