This thesis examines the violation of the Land Acquisition Authorities where in the making of the deed of sale is not in accordance with the actual price of legal action. As a public official, PPAT is responsible for his or her own office and the authentic deed he made. The PPAT often forgets the code of ethics and the oath of office that he utters, thereby violating. In this research, the Author raised two (2) main issues, the first is How the legal consequences of land sales law that does not correspond to the actual price by the PPAT? , and How does the impact of the Deed of Sale and Purchase be inconsistent with the actual price of the transfer of land title? This study uses normative juridical methods that emphasize written legal norms with juridical approaches utilizing secondary data sources, used to analyze various laws and regulations in the field of Notaries, civil and criminal law fields, books and articles of law, articles that have a correlation and relevance to the issues studied. The result of this research shows that the responsibilities of the PPAT and its related parties to the actions of PPAT are PPAT can be given administrative sanction, while from the aspect of civil law the parties may be liable to sanction for compensation for lawsuit, and from criminal aspect of the Parents Parties may be penalized for falsification of deeds. The legal consequences of the act of the PPAT and the parties to the act are that the act remains authentic for not being denied. / Tesis ini meneliti mengenai pelanggaran Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimana dalam membuat akta jual beli tidak sesuai dengan harga sebenarnya dalam perbuatan hukum. Sebagai pejabat umum, PPAT bertangggung jawab terhadap jabatannya dan akta autentik yang dibuatnya. PPAT seingkali melupakan kode etik dan sumpah jabatan yang diucapkannya, sehingga kemudian melakukan pelanggaran. Dalam penelitian ini, Penulis menangkat 2 (dua) pokok permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana akibat hukum akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya oleh PPAT? ,dan Bagaimana pengaruh Akta Jual Beli yang dibuat tidak sesuai dengan harga sebenarnya terhadap peralihan permohonan hak atas tanah? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undanganan di bidang jabatan Notaris, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana, bukubuku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab PPAT beserta pihak terkait terhadap perbuatannya tersebut dari aspek jabatan PPAT adalah PPAT dapat diberikan sanksi administratif, sedangkan dari aspek hukum perdata para pihak dapat dikenakan sanksi ganti rugi atas gugatan perbuatan melawan hukum, dan dari aspek hukum pidana Para Pihak dapat dijatuhi hukuman terkait pemalsuan akta. Akibat hukum atas perbuatan PPAT dan para pihak tersebut terhadap aktanya adalah akta tersebut tetap autentik selama tidak dimintakan pembatalan.