Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik diharuskan di dalam peraturan perundang-undangan untuk mengutamakan adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Persoalan yang kerap kali ditemukan berkaitan dengan persoalan Akta Notaris adalah mengenai penyampaian keterangan palsu oleh para penghadap, dokumen palsu, atau pun adanya surat palsu yang digunakan untuk kepentingan sepihak guna untuk membuat akta autentik. Sehingga kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik sering disalahgunakan oleh beberapa pihak atau masyarakat untuk mendapatkan kepentingan dan keinginannya dengan membuat akta tersebut, sehingga tidak jarang Notaris pun juga ditarik dan dikaitkan dalam perkara pidana perihal kepalsuan pembuatan akta yang dibuatnya dikarenakan turut membantu. Hal ini pun dapat membuat Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan bahwa Notaris tersebut melakukan perbuatannya yang sifatnya melawan hukum yaitu dengan memasukkan keterangan atau bukti palsu ke dalam akta, baik perbuatannya secara sengaja maupun kealpaannya. Namun mengenai pertanggungjawaban Notaris hanya dikenakan dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana memberikan sanksi hanya perdata dan administratif saja, untuk sanksi pidana tidak diatur secara jelas sehingga dianggap abu-abu. Untuk itu dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada Notaris dan kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan dan melihat sikap batin dalam hal perbuatan yang dilakukannya atas memasukkan surat dan/atau keterangan palsu di dalam akta yang dibuatnya. / Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds are required in laws and regulations to prioritize certainty, order and legal protection. Issues that are often found related to the issue of the Notary Deed are regarding the submission of false information by the appeasers, fake documents, or even the existence of fake letters used for unilateral purposes in order to make an authentic deed. So, that the authority of a Notary in terms of making an authentic deed is often misused by several parties or the community to get their interests and desires by making the deed, so it is not uncommon for a Notary to also be withdrawn and linked in a criminal case regarding the falsification of the deed that he/she made because he/she helped. This can be also making the Notary liable for criminal liability if it is found that the Notary has committed an act that is against the law, namely by entering false information or evidence into the deed, whether the act was intentional or negligent. However, regarding the responsibility of a Notary, it is only imposed from the Notary Position Act which provides only civil and administrative sanctions, for criminal sanctions are not clearly regulated so they are considered as grey area. For this reason, with this research, it is possible to find out the criminal liability that can be imposed on a Notary and its relation to the principle of no crime without error and to see the inner attitude in terms of his/her statements in the deed he/she made.