Limited liability as a legal entity, when making changes to its articles of association stipulated through a General Meeting of Shareholders (the “GMS”). The GMS is one of the organs in the company and has the authority that is not given to Board of Directors and Board of Commissioners. The GMS are divided into the annual GMS and the extraordinary GMS, the procedure for organizing the two GMS is the same, what distinguishes them are the decisions taken. The GMS can be carried out with or without the presence of a Notary. In the event that a Notary is present in the implementation of the GMS, the Notary shall act as the Minutes taker and make a Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders. The GMS, without being attended by a Notary, is made in the form of minutes which must then be stated again in a deed called the Deed of Statement of Meeting Decision. The role of the Notary in amending the articles of association is not only up to the time of the GMS, but the Notary has a role in submitting the approval and / or changes to the Minister of Law and Human Rights. Associated with Permenkumham 1/2016, all changes to the articles of association and changes to company data submitted to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia must be made in a notary deed in Indonesian. The writing of this thesis is normative legal research with a statute approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively which resulted in descriptive analysis. / Perseroan Terbatas sebagai badan hukum apabila akan melakukan perubahan terhadap anggaran dasarnya ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan salah satu dari organ di Perseroan dan memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS dibagi menjadi dua yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, tata cara penyelenggaraan kedua RUPS ini sama yang membedakan adalah keputusan-keputusan yang diambilnya. Dalam penyelenggaraannya, RUPS tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS dengan dihadiri oleh Notaris, Notaris berkewajiban untuk meneliti dan memastikan bahwa syarat formalitas pelaksanaan RUPS tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar dan Notaris berperan sebagai Notulis dan membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS dengan tanpa dihadiri oleh Notaris, maka dibuat dalam bentuk Berita Acara di bawah tangan yang kemudian wajib dinyatakan kembali dalam akta yang disebut Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Peran Notaris dalam perubahan anggaran dasar tidak hanya sampai pada saat penyelenggaraan RUPS saja, namun Notaris memiliki peran dalam penyampaian persetujuan dan/atau perubahan kepada Menteri Hukum dan HAM. Dikaitkan dengan Permenkumham 1/2016, segala bentuk perubahan mengenai anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wajib dibuat dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan deskriptif analisis.