Based on the Law on Notary Positions, the definition of a Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and has other authorities as referred to in this Law or based on other laws. This refers to and/or focuses on the duties and authorities carried out by the Notary. Before carrying out his/her position, the Notary is obliged to take an oath/promise according to his/her religion in front of the Minister or appointed official, and in carrying out his/her position the Notary is required to have a moral attitude of trust, honesty, independence, impartiality, and safeguard the interests of the parties involved in legal actions. The notary profession is included in a noble profession which is basically a position as well as a profession of trust with trusted services to be legally, morally and ethically responsible. However, the reality is that there are still many issues of violations committed by notaries against the code of ethics of a notary, which is due to the attitude of not paying attention to moral and ethical principles in carrying out the responsibilities of a notary's duties, especially violations of notary concurrent positions. This research is a normative research with the type of data in the form of secondary data. The data collection technique used by the author is a literature study with data analysis techniques in the form of qualitative analysis. The approach that the author uses is the legal approach, and the case approach. The results of this thesis are violations of the notary's code of ethics, especially violations of notary concurrent positions, are acts that are contrary to legal regulations in the provisions of Article 17 of the Notary Position Act regarding prohibitions for notaries while carrying out their positions, as well as the Notary Code of Ethics which emphasizes that the notary profession as noble professions are obliged to uphold the moral principles and dignity of their positions by being responsible for carrying out their obligations in accordance with applicable law. If a notary does not heed the provisions of the regulations that apply to him/her, he/she can be sanctioned by the Notary Supervisory Board, and the sanction must be carried out as of the sanction determination takes effect. Sanctions decided/given by the Notary Supervisory Board are coercive and must be obeyed by the notary who has been sanctioned. / Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, definisi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Hal tersebut merujuk dan/atau menitik beratkan pada tugas dan kewenangan yang dijalankan oleh Notaris. Sebelum menjalankan jabatannnya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, serta di dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib mempunyai sikap moral amanah, jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Profesi Notaris termasuk dalam jenis profesi luhur yang pada dasarnya merupakan jabatan juga profesi kepercayaan dengan layanan kepercayaan untuk bertanggung jawab baik secara hukum, moral dan etika. Namun kenyataan yang ada masih banyak dijumpai isu pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kode etik Notaris, yang dikarenakan sikap kurang mengindahkan prinsip moral serta etika dalam melaksanakan tanggung jawab tugas seorang Notaris, khususnya pelanggaran rangkap jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis data berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah studi kepustakaan dengan teknik analisis data berupa analisis kualitatif. Pendekatan yang Penulis gunakan adalah pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dari tesis ini adalah pelanggaran kode etik Notaris khususnya pelangggaran rangkap jabatan Notaris merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris perihal larangan bagi Notaris selama menjalankan jabatannya, serta Kode Etik Notaris yang menekankan bahwa profesi Notaris sebagai profesi mulia wajib menjunjung tinggi kaidah moral dan martabat jabatannya dengan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sesuai hukum yang berlaku. Apabila seorang Notaris tidak mengindahkan ketentuan peraturan yang berlaku baginya maka dapat dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris, dan sanksi tersebut wajib dilaksanakan terhitung sejak ketetapan sanksi mulai berlaku. Sanksi yang diputuskan/diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris bersifat memaksa sehingga harus dipatuhi oleh notaris yang telah dikenakan sanksi.