Sebagai Pejabat Umum, Notaris diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik yang berkekuatan hukum tetap. Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, apabila Notaris terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan-peraturan di atas, maka Notaris akan diberikan sanksi yang berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian secara terhormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Pts/Mj.PWN.Prov.Jawa Timur/V/2016, Notaris M dilaporkan atas dugaan pembuatan akta palsu dan pelanggaran kode etik berupa akta tidak dibacakan dan pembuatan akta tidak dilakukan di kantor Notaris. Namun, dalam amar putusannya, Notaris M dinyatakan tidak melakukan pelanggaran atas akta yang dibuatnya dikarenakan tidak cukup bukti. / As a public official, a notary is given the authority by the state to make an authentic deed with permanent legal force. In carrying out its authority as regulated in the Notary Position Act Number 30 of 2004 which has been amended into Notary Position Act Number 2 of 2014 concerning Notary Positions and the Notary’s Code of Ethics, if the Notary is proven to have violated the above regulations, then they will be given sanctions in the form of reminders, warnings, temporary dismissals, honorable dismissals and dishonorable dismissals. In the Verdict of Notary Regional Examining Council of East Java Province Number: 01/Pts/Mj.PWN.Prov.Jawa Timur/V/2016, Notary M was reported on suspicion of making a fake deed and violating the code of ethics in the form of the deed not being read out and the making of the deed not being carried out in notary office. However, in judge’s verdict, Notary M was declared not to have violated the deed he made due to insufficient evidence.