Chapter 6 of the UUPA (Agrarian Law) states that all land rights have a social function, so that all holders of land rights are compulsory to occupy the land according to their designation. In those practices, it was found that there were rights holders on the land that abandoned their land, in this case PT Swarna Nusa Sentosa, as a result the abandoned land could be determined as abandoned land. The research method used is normative legal research using secondary data which is then analyzed qualitatively. The results of the study : 1. Determination of Abandoned Land Procedure based on Government Regulation Number 11 of 2010 about Abandoned Land must carried out based on 4 (four) stages, namely inventory of land rights or the basis of control of land indicated as abandoned, identification and research on abandoned land, warning to right holders, determination of abandoned land and if it is proven that the land abandoned by the right holder then the government will issue an abandoned land decree. 2. After the data and information about the indicated land neglected, a process of research results carried out by Committee C and makes the minutes as a suggestion for issuing written notification and warning letters to the right holder according with the address or domicile of the right holder. 3. The holder of the land right does not use it by the nature and purpose of the granting of the rights, then the holder of the land right may lose the status of the rights to the land that has been own or controlled. / Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga semua pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanah tersebut sesuai peruntukannya. Di dalam praktek ditemukan adanya pemegang hak atas tanah menelantarkan tanahnya dalam hal ini PT Swarna Nusa Sentosa, akibatnya tanah yang di terlantarkan tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1. Prosedur Penetapan Tanah Terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tanah Terlantar harus dilakukan berdasarkan 4 (empat) tahapan yaitu inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak, penetapan tanah terlantar dan apabila terbukti tanah tersebut diterlantarkan oleh pemegang haknya maka pemerintah akan mengeluarkan surat keputusan tanah terlantar. 2. Setelah data dan informasi mengenai tanah yang terindikasi terlantar di dapat, maka dilakukan proses kegiatan hasil penelitian oleh panitia C dan membuat berita acara sebagai saran untuk dikeluarkannya surat pemberitahuan dan peringatan secara tertulis kepada pemegang hak sesuai dengan alamat atau domisili pemegang hak. 3. Pemegang hak atas tanah tidak memanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak, maka pemegang hak atas tanah tersebut dapat kehilangan status hak atas tanah yang telah dimiliki atau dikuasai.