Perlindungan hukum bagi notaris atas tolak ukur suatu tuntutan penggelapan terkait dengan kewenangan pemeriksaan majelis kehormatan notaris

Astrantia, Audrey (2019) Perlindungan hukum bagi notaris atas tolak ukur suatu tuntutan penggelapan terkait dengan kewenangan pemeriksaan majelis kehormatan notaris. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (217kB)
	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (248kB)
	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (335kB)
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (530kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (202kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (336kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (223kB)
	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (204kB)
	Text (Appendices) Appendices.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Notaris sebagai pejabat publik yang memiliki tugas dan berwenang untuk membuat akta autentik kerap kali menjadi sasaran empuk atas dugaan suatu tindak pidana. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Notaris haruslah mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi Notaris atas tuntutan terhadap tugas dan kewajibannya yang tidak mengandung unsur schuld (salah) serta mengenai batasan/tolak ukur suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Jabatan Notaris dapat diselesaikan pada tingkat kewenangan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 53/Pid.B/2017/PN Bkt. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Apabila Notaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat umum sesuai dengan sebagaimana diatur dalam perundang- undangan yang berlaku, maka Notaris sudah terlindungi oleh hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya tidak mengatur mengenai sanksi pidana, namun ketika seorang notaris menjalankan profesinya, kemudian ia terbukti melakukan tindakan yang memenuhi rumusan suatu delik pidana, maka Notaris tersebut harus diperiksa oleh penyidik atas persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris / A notary as a public officer who has the duty and power to make authentic certificates is often become an easy target for the suspicion of criminal act. In running out their duties and authority, a Notary must obtain legal protection. This study will discuss about the legal protection for Notaries from the claim against their duties and power which do not contain schuld (wrong) elements and about the parameters of a criminal act related to the Notary Position can be resolved at the level of Notary Honorary Council with analyzing the Decision of the Bukit Tinggi District Court Number 53 / Pid.B / 2017 / PN Bkt. This study uses a type of normative research. The type of data used is a type of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The primary data obtained from interviews with several speakers. If a Notary in running out their duties and function as a public officer in accordance with as regulated in the statute law, the Notary has been protected by law. In Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position and its amendments it does not regulate about the criminal sanctions, but when a notary performs his/her profession, then he/she is proven to take an action that fulfills the formulation of a criminal offense, then the Notary must be examined by the investigator with the approval from the Notary Honorary Council

Actions (login required)

View Item