Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan baik kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan/atau dalam anggaran dasar perseroan. berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UUPT penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Hingga munculnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/POJK.04/2020 (“POJK”) dalam Pasal 1 ayat (3) POJK yaitu RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh perusahaan terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik tidak terlepas dari adanya surat kuasa elektronik. Menurut Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 47 Ayat (1) surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta. Penyelenggaraan E-RUPS sendiri mengakibatkan beberapa pertentangan terhadap Undang-Undang khususnya UUJN, hal ini yang kemudian menjadi objek penelitian bagaimana Notaris dalam menentukan keabsahan Surat Kuasa dalam bentuk Elektronik dan bagaimana penentuan Kuorum berdasarkan Surat Kuasa elektronik dalam E-RUPS./The General Meeting of Shareholders ("GMS") is a company organ that has authority that is not given to either the board of directors or the board of commissioners within the limits specified in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT") and/or in the articles of association company. Based on Article 77 Paragraph (1) of the Company Law, the GMS may be held through teleconference, video conference, or other electronic media facilities that allow all GMS participants to see and hear each other directly and participate in the meeting. Until the emergence of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number: 16/POJK.04/2020 (“POJK”) in Article 1 paragraph (3) of the POJK, namely the electronic GMS is the implementation of the GMS by a public company using teleconferencing media, video conferences, or other means other electronic media. In holding the GMS electronically, it is inseparable from the existence of an electronic power of attorney. According to the Law on the Position of a Notary, Article 47 Paragraph (1) an authentic power of attorney or other letter that forms the basis for the authority to make a deed issued in the original form or a power of attorney under the hand must be attached to the Minutes of Deed. The implementation of the E-GMS itself resulted in several conflicts against the Law, especially the UUJN, this which later became the object of research on how the Notary determines the validity of the Power of Attorney in Electronic form and how to determine the Quorum based on the Electronic Power of Attorney in the E-GMS.