Capital market is one of the influencing factors in economic growth and development in the business world. In the process of capital market developments, Indonesia has experienced several crisis regarding the national economy. For overcome this, the government carries out various steps in form of regulation expenditure in the economic field and intervention on the economy national. One of them is the Buyback regulation where the Financial Services Authority (OJK) issued regulation Number 2 / POJK.04 / 2013 concerning Shares Buy Back Issued by Issuers or Public Companies in Significantly Fluctuating Market Conditions (POJK). The legal method used in this study is a normative legal research method with the nature of qualitative research using a normative juridical method with an approach that uses a statutory approach that relates to stock buyback both during normal and fluctuating market situations. Although in POJK Buyback share in fluctuating market conditions or crises carried out by Open Companies or Public Companies provide some relaxation, such as the nominal amount of shares that can be repurchased up to 20% of deposited capital and does not require prior approval of the General Shareholders Meeting but the Company Open or Public Companies are required to conduct disclosure as specified in the laws and regulations in the field of capital markets. the concept of legal protection for majority and minority shareholders although not sufficiently regulated in the POJK, but comprehensively legal protection for them is regulated in OJK Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013 concerning Protection of Financial Services Sector Consumers. / Pasar modal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di dunia usaha. Dalam proses perkembangan pasar modal, Indonesia telah beberapa kali mengalami guncangan dalam perekonomian nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai langkah dalam bentuk pengeluaran regulasi di bidang ekonomi dan intervensi terhadap ekonomi nasional. Salah satunya pada aturan pembelian kembali saham (Buyback) dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan (POJK). Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deduktif dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan Buyback saham baik pada saat situasi pasara normal maupun berfluktuatif. Walaupun dalam POJK pembelian kembali saham dalam kondisi pasar berfluktuatif atau krisis yang dilakukan oleh Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik memberikan beberapa relaksasi yaitu seperti jumlah nominal saham yang dapat dibeli kembali hingga 20% dari modal setor dan tidak perlukannya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu namun Perseroan Terbuka atau Perusahaan Publik diwajibkan untuk melakukan disclosure sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. konsep perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas maupun minoritas walaupun tidak cukup diatur dalam POJK tersebut namun secara komprehensif perlindungan hukum kepada mereka diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.