Divorce cases are generally preceded by disputes that occur continuously, the cause of the dispute was partly because one of the parties converted their religion. Divorce in interfaith marriage couples caused because one partner converts will have a great impact on the upbringing of children, if there is no agreement among actors divorce then divorce will bring a bit of new cases concerning child custody dispute that was underage. This research used normative juridical research using secondary data conducted with the literature study done by finding and collecting, as well as researching library materials is the secondary data relating to the title and subject matter, and then analyzed qualitatively by using descriptions that are rational. From the results of this research is that in Act No. 1 of 1974 on Marriage, child custody determination set by the court, but not so with the regulations stipulated in Islamic Law Compilation (KHI). Article 105 KHI determining custody of children who have not mumayyiz or not yet reached 12 years of age is on his mother and the provisions of Islamic law custody for the authorities there to parents who are Muslims. If the mother out of the religion of Islam, the custody of the child is on his father, but if her father had morals are not good for children and has a great influence in the process of maintenance, care and education of children, the custody there on a mother with a record of nurturing process is in the neighborhood people who are Muslims. / Perkara perceraian pada umumnya diawali dengan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, penyebab perselisihan tersebut antara lain karena salah satu pihak berpindah agama. Perceraian dalam perkawinan pasangan beda agama yang disebabkan karena salah satu pasangan berpindah agama akan membawa dampak yang besar terhadap pengasuhan anak, jika tidak terjadi kesepakatan diantara pelaku perceraian maka tidak sedikit perceraian tersebut akan membawa perkara baru mengenai sengketa hak asuh anak yang masih di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan, serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian-uraian yang bersifat rasional. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penentuan hak asuh anak ditetapkan oleh pengadilan, namun tidak demikian dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai usia 12 tahun ada pada ibunya dan ketentuan dalam hukum Islam mengatur kewenangan hak asuh ada pada orang tua yang beragama Islam. Jika ibu keluar dari agama Islam maka hak asuh anak ada pada ayahnya namun jika ayahnya memiliki akhlak yang tidak baik terhadap anak dan mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak maka hak asuh ada pada ibunya dengan catatan proses pengasuhan berada di lingkungan yang orang-orang yang beragama Islam.