Banking institution holds the central role in economic order of each country. One of the bank’s main business is distributing saving funds into loan that needed by people to accommodate their consumptive and productive needs. Consumptive needs such as, buying property as their home. In which bank could provide loan for ready stock and/or be or being built (indent) properties. Financing the purchase be or being built properties requires the developers to provide a buy back guarantee. The legal issues discussed in this research are the procession of buy back guarantee by developer and the legal consequences for the debtor. To answer those legal issues, data collection is done with a combination of statue and conceptual approach including direct interview. From the research’s result, it could be concluded that developer is doing buy back guarantee because of the debtor’s negligence regarding their obligation in the credit’s agreement and the bank could ask for some payment from the developer. In the time of payment from developer, the bank and developer will sign subrogation, which resulted in the debtor being bound to the developer. For that legal consequences, developer PT X will offer optional acts to get repayment from debtor after fulfill buy back guarantee to bank. The alternatives could be the termination of the consumer’s rights because of the independent termination by the developer according to Perjanjian Pengikatan Jual Beli, or consumer continue the payments according to the new credit’s agreement, or the termination of the consumer’s rights in result of the termination of Perjanjian Pengikatan Jual Beli with refund to the consumer (if any). / Institusi perbankan memegang peran sentral dalam tatanan ekonomi setiap negara. Salah satu usaha utama bank adalah menyalurkan dana simpanan menjadi pinjaman yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi baik kebutuhan yang sifatnya konsumtif maupun produktif. Kebutuhan konsumtif diantaranya adalah pembelian rumah sebagai tempat tinggal. Dalam hal ini bank dapat berperan untuk memberikan kredit atas pembelian rumah yang telah terbangun dan/atau rumah yang masih dalam kondisi akan/sedang dibangun(indent). Dalam pembiayaan pembelian properti yang akan/sedang dibangun, bank mewajibkan pengembang untuk memberikan suatu jaminan yang disebut buy back guarantee. Dalam penelitian ini, isu hukum yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan buy back guarantee oleh pengembang beserta akibat hukum bagi debitur. Untuk menjawab isu hukum diatas, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang disertai dengan wawancara. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa buy back guarantee timbul karena adanya kelalaian debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan bank meminta pelunasan sejumlah uang dari pengembang berdasarkan perjanjian kerjasama. Pada saat yang bersamaan dengan pelunasan oleh pengembang, bank dan pengembang akan menandatangani subrograsi sehingga debitur menjadi terikat ke pengembang. Atas konsekuensi hukum tersebut, pengembang PT X akan memberikan beberapa pilihan tindakan kepada debitur untuk mendapatkan pelunasan kembali atas dilakukannya buy back guarantee kepada bank. Tindakan-tindakan itu dapat berupa pembatalan sepihak yang menyebabkan hilangnya hak konsumen berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, konsumen melanjutkan pembayaran dengan pengembang sesuai dengan perjanjian hutang piutang yang baru, atau pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas kesepakatan para pihak yang disertai pengembalian uang kepada konsumen (jika ada).