In essence, a patent may be transferred in whole or in part by using a written agreement. A license agreement is an agreement between two or more parties, where one party is the holder of the right to act as a party that license, while the other acts as the party receiving the license. License agreement must be in writing and must be signed by both parties. In return for granting a license, the licensee is obliged to pay royalties in a certain amount and for a specific time period. License agreement is required to be legally registered. Notary is a public official authorized to make an authentic deed. The research method used by the writer is of normative legal research method. Normative legal research method is a method of legal research whose object is the legal norms or legal substance. The purpose of normative legal research methods is to test the quality of legal norms that are the object of research by rooting on the essential elements of a law, as well as, the main purpose of a law, which exist to serve justice, expediency and certainty. The rule of law on licensing agreement does not set a specific form of regulation, besides regulating that a license agreement must be in writing, as a result license agreement can be made in unofficial deed and notary deed. There is a fundamental difference between unofficial deed and notary deed, in the burden of proof. Notary deed is an authentic legal paper which has a perfect proof so as to provide legal certainty of the parties in connection with the license agreement is made. Notary has an important role in making license agreement, into notary deed, for the purpose of strengthening the foundation of the burden of proof. Article 79 point (1) requires that a license agreement is registered and announced by the Minister, on charge. However, prior to 2016 there was no regulations which control the implementation on registering, procedures for registering license agreement is currently regulated in PERMENKUMHAM No. 8 of 2016 and are not regulated in Government Regulations or the Presidential Decree. When a license agreement is not registered, that license agreement has no legal effect against third parties, as it has been governed since the promulgation of Patent Law in Indonesia. / Pada hakekatnya paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian salah satunya karena perjanjian tertulis. Perjanjian lisensi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua pihak. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Perjanjian lisensi wajib untuk dicatatkan. Metode penelitian hukum yang Penulis gunakan adalah metode penilitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang objeknya adalah norma hukum atau substansi hukum. Tujuan dari metode penelitian hukum normatif adalah menguji kualitas dari norma hukum yang merupakan objek penelitian dengan mendasarkan pada unsur esensial serta tujuan utama dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Akta bawah tangan dan akta Notaris, terdapat perdedaan yang mendasar dalam beban pembuktian. Akta Notaris itu merupakan akta otentik yang memiliki pembuktian yang sempurna sehingga memberikan kepastian hukum para pihak sehubungan dengan perjanjian lisensi yang dibuat. Notaris memiliki peran yang penting dalam pembuatan perjanjian lisensi dalam akta Notaris guna memiliki kekuatan pembuktian akta otentik. Pasal 79 angka (1) mewajibkan perjanjian lisensi dicatatkan dan akan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya. Namun implementasi pendaftaran tersebut baru ada tahun 2016 karena tidak ada peraturan pelaksanaan sebelumnya. Prosedur pencatatan perjanjian lisensi saat ini diatur dalam PERMENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2016 dan tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Jika perjanjian lisensi tersebut tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga hal ini sudah diatur sejak diundangkan nya Undang-Undang Paten di Indonesia.